Mataram (Suara NTB) – Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan pemerintahan menyambut baik pelaksanaan mutasi pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTB. Setelah sebelumnya sempat ditunda, mutasi tersebut akhirnya dilaksanakan dan menjawab ekspektasi publik terhadap pelaksanaan sistem meritokrasi yang digaungkan Gubernur NTB,Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal.
Diketahui dalam mutasi perdana pemerintah Iqbal-Dinda tersebut, tercatat sebanyak 72 pejabat eselon II dan III terkena mutasi dan rotasi untuk mengisi sejumlah jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua pejabat yang masuk dalam mutasi tersebut sebelumnya telah melewati proses asesmen.
“Kita apresiasilah karena sudah terjawab apa yang ditunggu-tunggu oleh publik selama ini. Meski kemarin sempat ada isu macam-macam, kita di DPRD nanti tinggal menunggu bagaimana kinerja OPD yang sudah dilantik ini,” ujar Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, pada Kamis, 1 Mei 2025.
Lebih lanjut disampaikan Ketua fraksi PPP di DPRD Provinsi NTB ini, bahwa pihaknya mengingatkan para pejabat yang dimutasi agar tidak main solo atau jalan sendiri-sendiri dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Akan tetapi semua kebijakan harus mengacu pada target pencapaian visi misi pemerintahan Iqbal-Dinda.
“Secara politik mereka harus menjalankan visi-misi Gubernur yang dijanjikan selama lima tahun kedepan. Bukan visi-misi kepala dinas itu sendiri. Kalau tidak dijalankan saya kira otoritas Gubernur itu untuk merotasi lagi supaya Gubernur jangan hanya dianggap janji politik aja,” tegasnya.
Jika ada pejabat OPD yang main solo atau tidak sejalan dengan visi besar Gubernur. Maka pihaknya tak segan untuk mengusulkan ke Gubernur agar dilakukan evaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan. Karena itu pihaknya akan memberikan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja OPD.
“Jadi kalau tidak sejalan dengan Gubernur maka kita di DPRD juga akan minta dirotasi lagi. Jangan OPD ini menjalankan program berdasarkan kepentingan pribadi, nggak boleh itu. Kami disini (DPRD) akan melakukan pengawasan yang maksimal,” tegas Anggota DPRD NTB Dapil 7 Lombok Tengah ini.
Disinggung soal mutasi yang dilakukan secara tertutup tersebut. Akri memakluminya sebagai mutasi perdana yang sejak awal sudah banyak dinamikanya. Namun yang lebih penting bagi Akri adalah esensi dari mutasi tersebut yakni, mesin birokrasi yang lincah dan kerjanya lebih gisit.
“Kalau saya lihat, itu sebagai akibat dari dinamika saja. Wajar sajalah tertutup biar tidak ada stigma buruk. Tapi kita tidak melihat pada hal itu, kami lebih menekankan pada kinerja pejabat yang sudah dilantik. Amanah yang sudah diberikan oleh pak Gubernur harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (ndi)
