Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, beberapa jabatan strategis lingkup Pemprov NTB dibiarkan lowong. Pasalnya, Gubernur Iqbal belum menemukan figur yang tepat untuk menempati posisi tersebut.
Jabatan strategis yang dibiarkan kosong setelah mutasi pada Rabu, 30 April 2025 lalu di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kepala Dinas Perhubungan NTB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala DPMPTSP, dan beberapa posisi lainnya.
Iqbal mengaku, dirinya sengaja mengosongkan jabatan tersebut. Dalam dua minggu, dirinya akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menemukan figur yang cocok sesuai dengan kapasitas pejabat.
Menurutnya, penempatan Plt bukan karena jabatan tersebut tidak penting, melainkan karena posisi tersebut krusial dan dibutuhkan figur yang benar-benar kompeten dan fresh. Saat ini, pencarian sedang difokuskan tidak hanya di internal provinsi, tetapi juga dibuka peluang bagi pegawai negeri sipil (PNS) dari kabupaten/kota atau level struktural lainnya.
Sebabnya di Plt-kan, karena kita kesulitan cari figur yang ada. Kita mau cari yang fresh apakah dari eselon III atau mungkin dari kabupaten/kota nanti masuk gitu, ujarnya, Jumat kemarin. Yang menjadi perhatian, Iqbal tidak hanya mengosongkan posisi Kepala Bapenda. Tetapi juga merombak struktur pejabat di OPD tersebut.
Menyikapi hal ini, Gubernur Iqbal mengaku bahwa pembenahan Bappenda menjadi prioritas. Karena sektor pendapatan perlu diperkuat seiring dengan upaya efisiensi belanja yang dilakukan. Pemerintah daerah ingin menyeimbangkan dua sisi, yakni menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan.
lya banyak pembenahan di Bappenda karena kan salah satu penguatan yang kita ingin lakukan itu penguatan di sektor pendapatan. Sektor pengeluaran di BPKAD kita kontrol, kita rapikan. Sektor pendapatan juga harus kita tingkatkan, jelasnya.
Selain Bappenda, kekosongan posisi Kepala Disnakkeswan juga menjadi tuntutan peternak. Pasalnya, masih ada sekitar 3000 sapi yang harus ke Jakarta namun belum mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas. Menanggapi hal ini, Iqbal mengaku sudah menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) untuk memberikan rekomendasi keluarnya sapi NTB ke Jabodetabek.
Adapun Pansel yang akan segera dibentuk, Iqbal mengaku akan memberikan target untuk siapa saja yang tertarik mengisi 14 jabatan Kepala OPD lowong di Pemprov NTB. Setiap posisi, lanjut Iqbal memiliki target yang berbeda-beda.
Nanti pengisiannya harus pakai target, kita harus pakai target kinerja. Nanti di Pansel ditawari target sanggup atau tidak target ini, kalau tidak sanggup, tidak usah, pungkasnya. (era)
