MENJADIKAN NTB destinasi kelas dunia merupakan salah satu dari tiga isu prioritas pasangan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, selain pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan.
Besarnya potensi yang dimiliki NTB di bidang pariwisata memberikan harapan besar untuk mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dalam jumlah banyak. Termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMKM) bisa menikmati pembangunan di bidang pariwisata.
Dalam upaya mewujudkan destinasi kelas dunia, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal pada mutasi, Rabu, 30 April 2025 lalu, sosok Ahmad Nur Aulia dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB menggantikan Jamaluddin, S.Sos., MT., yang dimutasi sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB.
Kepada Suara NTB, Jumat, 2 Mei 2025 , Kepala Dispar NTB Ahmad Nur Aulia mengakui, jika dirinya sudah mendapatkan arahan langsung dari Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal terkait kebijakan program pariwisata ke depan.
Jadi setelah pelantikan saya mendapatkan arahan gubernur. Yang kedua dalam visi misi Pak Gubernur akan mewujudkan destinasi yang berkelas dunia. Tentu di dalamnya itu bagaimana wisata yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan, terang mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.
Selain itu, saat Rabu, 30 April 2025 , di Pendopo Gubernur NTB, ada Tourism Gathering. Saat itu, Gubernur NTB menyampaikan jika pemerintah adalah sebagai tukang jahit yang baik dan bagaimana membuat iklim dan ekosistem wisata itu bisa berjalan optimal. Tentunya saat ini yang menjadi program banyak harapan disampaikan pada pertemuan dan akan menguatkan koordinasi dengan para pelaku industri pariwisata, tambahnya.
Aulia juga menambahkan, sehubungan dengan visi misi gubernur harus ada roadmap dan menyusun rencana strategis agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengimplementasikan visi misi dimaksud. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, saya akan memperkuat koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam penyusunan roadmap yang dimaksud, terangnya.
Disinggung mengenai kondisi industri pariwisata yang masih dihadapkan dengan minimnya tingkat hunian hotel, Aulia mengakui jika sekarang ini sudah ada kelonggaran dari pusat.
Menurutnya, sudah ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, jika efisiensi sudah mulai dilonggarkan. Dalam arti, beberapa program atau kegiatan kementerian diizinkan menggunakan hotel untuk berkegiatan atau sebagai lokasi pelaksanaan Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition.
Itu menjadi solusi dari pemerintah pusat dan kita akan menangkap itu. Tentunya kita harapkan tidak ada kebijakan manajemen hotel yang merumahkan karyawan. Kita harapkan dalan waktu dekat banyak event yang digelar di hotel atau daerah, sehingga kekhawatiran merumahkan karyawan dari pihak manajemen, ujarnya.
Sementara terkait target jumlah kunjungan 2,5 juta wisatawan tahun 2025, Aulia mengatakan masih harus melakukan analisa dan pemetaan terlebih dahulu. Termasuk berkoodinasi dengan pelaku pariwisata yang ada di daerah ini, sehingga apa yang menjadi target bisa terealisasi. (ham)
