Mataram (Suara NTB) – Dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat. Kali ini, delapan anggota DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat secara terbuka menyuarakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut.
Anggota DPRD NTB dari Dapil V, Iwan Panjidinata, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan aspirasi kuat masyarakat di wilayahnya. “Kondisi hari ini menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya di Sumbawa dan Sumbawa Barat, berharap agar pembentukan PPS ini segera terwujud. Kami sebagai wakil rakyat mendukung penuh,” ujarnya, Senin, 5 Mei 2025.
Iwan menekankan bahwa inisiatif pembentukan PPS bukanlah gerakan elit, melainkan kehendak dari seluruh lapisan masyarakat di Pulau Sumbawa, termasuk Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. “Makanya PPS itu harga mati,” tegasnya.
Senada dengan Iwan, anggota DPRD NTB lainnya dari Dapil V, Syamsul Fikri, juga menampik kekhawatiran bahwa pembentukan provinsi baru akan membebani keuangan negara atau menciptakan daerah miskin baru. Ia menilai Pulau Sumbawa memiliki potensi besar, baik dari sektor perikanan, pertanian, ketahanan pangan, maupun pertambangan.
“Banyak potensi yang masih tersimpan. Tambang dan smelter ada di Sumbawa Barat, Blok Elang di Sumbawa, serta potensi tambang di Dodo Rinti dan HUU di Bima dan Dompu. Jika dikelola dengan baik, ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar,” paparnya.
Terkait kendala moratorium DOB yang diberlakukan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para legislator berharap kebijakan itu segera dibuka kembali. Mereka menilai aspirasi pembentukan PPS kini semakin menguat. Bahkan dukungan juga sempat disuarakan tokoh nasional Fahri Hamzah saat kampanye Pilpres 2024 di Sumbawa.
Anggota DPRD NTB lainnya dari Fraksi PPP, Rusli Manawari, menambahkan bahwa secara fiskal, Pulau Sumbawa memiliki kemampuan yang cukup untuk berdiri sebagai provinsi baru. Ia menyoroti kekayaan sumber daya alam yang belum optimal dimanfaatkan, serta pentingnya pemerataan pembangunan di kawasan tersebut.
“Kami melihat PPS sebagai solusi agar pembangunan tidak lagi terpusat. Ini murni aspirasi rakyat,” ujar Rusli.
Adapun delapan anggota DPRD NTB dari Dapil V yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan PPS yakni Salman, Iwan Panjidinata, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, Asaat Abdullah, Syamsul Fikri, dan Rusli Manawari. (ndi)
