Mataram (Suara NTB) – Permasalahan sampah di Kota Mataram tidak pernah tuntas. Bukan saja sarana-prasarana yang minim, juga tempat pengolahan akhir yang terancam melebihi daya tampung. Konsep pengurangan volume sampah melalui tempat pengolahan sampah terpadu dinilai menjadi solusi permanen.
Asisten Tata Praja dan Kesejahtraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang menjelaskan,penumpukan sampah di Kota Mataram disebabkan oleh pembatasan ritasi di Tempat Pengolahan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongo akibat landfill 2B mulai overload. Permasalahan ini telah difasilitasi langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhammad Iqbal dengan mengundang Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini dan Pemkot Mataram.
Dari hasil pertemuan akhirnya solusi jangka pendek yakni, beberapa negosiasi dilakukan terhadap pemenuhan janji-janji yang pernah disampaikan mantan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan Pemda Lobar dan Pemkot Mataram. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Seperti akhir BPJS Kesehatan dan lain sebagainya, jelasnya.
Ditegaskan Martawang, komitmen atau kesepahaman bersama yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata karena kepentingan ritasi tersebut, melainkan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat di sekitar TPAR Kebon Kongo.
Kemudian, opsi lainnya adalah menggunakan 25 are lahan di TPAR Kebon Kongo sehingga Kota Mataram diberikan menambah dua kali ritasi pembuangan sampah. Alhamdulillah, setelah proses negosiasi kita diberikan tambahan dua kali ritasi pembuangan sampah, ujarnya.
Kalau melihat dari pengalaman permasalahan di TPAR Kebon Kongo terus berulang dari tahun ke tahun dengan berbagai permasalahan? Martawang menegaskan, persoalan itu telah disampaikan ke Gubernur NTB. Selain itu, kapasitas TPST Sandubaya terbatas hanyamencapai 70-80 ton perhari. Sementara, produksi sampah di Kota Mataram mencapai 400 ton perhari, sehingga masih ada sampah belum diselesaikan. Salah satu solusi permanen adalah menambah TPST di Kota Mataram.
Pemkot Mataram kata Martawang, telah meminta bantuan ke Gubernur NTB, H.Lalu Muhamad Iqbal untuk membantu melobi ke pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan TPST Kebon Talo, Kecamatan Ampenan. TPST Kebon Talo diperkirakan memiliki kapasitas 150-170 ton perhari. Kemungkinan kapasitas ini bisa ditingkatkan jika ditambah jam operasionalnya.
Selain itu, ide dari Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini berkolaborasi dengan akademisi dari ITB berkaitan dengan proses pengelolaan sampah tuntas. Artinya, sampah yang masuk dalam bentuk apapun bisa diolah dan diproduksi menjadi barang bernilai ekonomis. Artinya, kolaborasi dengan stakeholder terkait menjadi penting menangani sampah secara masif.
Teknologi ini dinilai ramah lingkungan tanpa menimbulkan asap serta membutuhkan lahan yang sedikit. Lahan dibutuhkan sekitar dua are, sebutnya.
Teknologi kata dia, akan disesuaikan dengan tipelogi dan karakter masyarakat di Pulau Lombok supaya permasalahan sampah bisa tuntas. (cem)
