Mataram (Suara NTB) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) telah menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar pada 26 April 2025.
Di tengah proses penyusunan kepengurusan DPW, sejumlah kader PAN mengusulkan agar posisi Sekretaris Wilayah diisi oleh perwakilan dari Pulau Sumbawa. Usulan tersebut disampaikan oleh kader senior PAN NTB, H. Syaiful Islam, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Muswil PAN NTB.
Karena posisi Ketua DPW berasal dari Lombok Barat, maka kami berharap jabatan Sekretaris DPW dapat diisi oleh kader terbaik dari Pulau Sumbawa, ujar Syaiful kepada wartawan, Senin, 12 Mei 2025.
Ia menilai usulan ini memiliki dasar yang kuat, mengingat Pulau Sumbawa merupakan salah satu basis utama PAN di NTB. Bahkan, pada Pilkada 2024 lalu, PAN berhasil menempatkan dua kadernya sebagai kepala daerah di wilayah tersebut, yakni Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan.
Syaiful turut menyebut dua nama potensial yang dinilai layak mengisi posisi Sekwil, yaitu Muhammad Nasir, mantan anggota DPRD NTB dari Dapil V (Sumbawa dan Sumbawa Barat), serta Muhammad Aminurlah, anggota DPRD NTB dari Dapil VI (BimaDompu).
Kedua figur tersebut adalah kader terbaik PAN dari Pulau Sumbawa. Silakan diseleksi sebagai bentuk keterwakilan wilayah, ujarnya. Ia berharap pola ini dapat membantu PAN meraih kursi DPR RI dari Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) pada pemilu mendatang.
Selain itu, Syaiful juga mendesak agar Ketua DPW PAN NTB segera merampungkan komposisi kepengurusan. Ia menyebut hingga kini belum ada kejelasan mengenai proses tersebut, meski LAZ telah ditetapkan sebagai formatur tunggal oleh DPP.
Menurutnya, penunjukan formatur tunggal oleh DPP kali ini adalah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah Muswil PAN NTB. Padahal Muswil telah mengusulkan beberapa nama formatur sesuai ketentuan AD/ART. Namun DPP langsung menetapkan LAZ, meski ia tidak mendaftar di wilayah, jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat konsolidasi partai di tingkat daerah karena minimnya keterbukaan dalam proses rekrutmen pengurus. Meski demikian, Syaiful berharap proses pembentukan kepengurusan tetap mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi kader di daerah.
DPP harus menghargai perjuangan teman-teman di wilayah yang selama ini telah berjuang membesarkan partai, pungkasnya.
