Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih menunggu hasil audit terkait SLB swasta di Kabupaten Bima diduga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melebihi jumlah siswa. Hasil audit masih berada di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Dikbud NTB, Dr. Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., pada Kamis, 22 Mei 2025 mengatakan, hasil audit tinggal menunggu tanda tangan dari Inspektur Jenderal. “Informasi per 22 Mei, masih proses tanda tangan pak Irjen (Kemendikdasmen),” ungkap Eva.
Setelah adanya hasil audit tersebut, barulah pihak Dinas Dikbud NTB bisa memutuskan kelanjutan SLB swasta tersebut.
Sebelumnya, Dinas Dikbud NTB menindaklanjuti adanya SLB swasta di Kabupaten Bima diduga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melebihi jumlah siswa. Pihak Dinas Dikbud NTB bersama Itjen Kemendikdasmen turun ke SLB swasta tersebut yang berada di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, NTB.
Eva Sofia Sari turun langsung bersama pihak Itjen Kemendikdasmen, Direktorat Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, dan Kantor Cabang Dinas (KCD) ke SLB swasta tersebut pada 10 Maret 2025 lalu. “Kita menunggu hasil auditor, apakah SLB itu layak dilanjutkan atau ditutup,” ungkap Eva.
Selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB di Bima terkait masalah di SLB tersebut. Kemudian, informasi adanya SLB menerima dana BOS melebihi jumlah siswa itu viral. “Dan setelah viral kami langsung turun lapangan,” ujar Eva.
Menurut Eva, dana BOS yang diterima SLB swasta itu sekitar Rp220 juta setahun. Jumlah siswa terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebanyak 29 siswa, tetapi dalam pembayaran dana BOS tetap terhitung 60 siswa. “Jumlah siswa di Dapodik tidak sama dengan jumlah siswa yang hadir tiap hari,” ungkap Eva.
Eva menekankan, pihaknya belum mengetahui penyebab permasalahan perbedaan data antara Dapodik dengan jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS. “Kami belum tahu karena tim audit masih bekerja sampai saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan ke SLB swasta itu bisa sampai pencabutan izin operasional. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan tim auditor.
“Kita tunggu saja keputusan akhir tim auditor. Sanksi paling berat mungkin ditutup atau dicabut izin operasionalnya. Ada beberapa SLB lainnya yang kami tindaklanjuti sekarang dalam proses untuk pembekuan atau dicabut izin operasionalnya,” ungkap Eva.
Menurut Eva, dibutuhkan pengawasan maksimal dari pengawas di KCD untuk meminimalisasi persoalan seperti ini. “Untuk selanjutnya melalui surat yang akan dikirimkan ke KCD, kami minta pengawasan untuk SLB Swasta lebih diperketat lagi,” pungkas Eva.
Eva juga menyarankan kepada SLB swasta agar kegiatan belajar mengajar lebih digiatkan lagi. Pihaknya akan terus mengawasi SLB. “Kami monitor setiap harinya melalui media sosial bidang PK. Setiap satuan pendidikan wajib melaporkan aktivitasnya setiap hari dan kami data,” ujar Eva. (ron)
