ANGGOTA Pansus Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) DPRD Kota Mataram, IGB hari Sudana Putra, SE., mengatalan, Pemerintah Kota Mataram harus menegaskan komitmennya untuk membangun sektor pariwisata lokal melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan pengelolaan destinasi berbasis sejarah dan budaya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pansus bersama Kepala Dinas Pariwisata.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis diangkat, salah satunya adalah perlunya komunikasi antarpemerintah (Government to Government/G2G) yang lebih efektif untuk mendorong sinergi dalam pembangunan pariwisata. Hal ini dianggap penting mengingat keterbatasan Kota Mataram dalam sumber daya alam dan destinasi buatan berskala besar.
“Meski kita tidak punya alam yang luar biasa atau pariwisata buatan besar seperti daerah lain, kita tetap berani menaruh pariwisata dalam visi Kepala Daerah. Artinya, ini harus jadi tanggung jawab bersama,” ujar Gus Arik, sapaan akrabnya.
Salah satu sorotan utama adalah Taman Mayura yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah. Namun, status pengelolaan taman ini masih menjadi persoalan, mengingat selama ini dikelola oleh konsorsium lokal yang disebut-sebut bukan lagi merupakan pewaris sah kerajaan yang telah berakhir sejak 1894.
“Mayura bukan lagi milik AA atau anak agung. Sekarang dikelola oleh konsorsium yang seharusnya tidak mengklaim kepemilikan penuh. Pemerintah daerah harus berani mengambil alih dan mengelola ini secara profesional,” tegas Gus Arik.
Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan intervensi pada destinasi-destinasi bersejarah lainnya seperti Bandara Selaparang yang kini terbengkalai, serta pelabuhan lama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar identitas sejarah Kota Mataram tidak tergerus dan tetap menjadi pusat budaya sekaligus ibu kota provinsi.
Sebagai perbandingan, Yogyakarta disebut sebagai contoh sukses pengembangan pariwisata berbasis budaya dan identitas kota. Meskipun hanya berpusat di kawasan Malioboro yang sederhana, Yogyakarta mampu menarik ribuan wisatawan setiap hari berkat pengelolaan yang baik dan promosi yang efektif.
“Kita bisa belajar dari Jogja. Mereka tidak punya banyak, tapi bisa menarik wisatawan dalam jumlah besar. Yang penting adalah ide kreatif dan pengelolaan yang serius,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Gus Arik menegaskan pentingnya aksi nyata, bukan hanya diskusi dan retorika. Semua pemangku kepentingan dari pemerintah hingga pelaku wisata diharapkan duduk bersama menyusun langkah konkret.
“Kita harus mulai dari yang kecil tapi nyata. Jangan sampai potensi seperti pantai sepanjang 9 km dan kuliner lokal kita terbengkalai hanya karena lapak-lapak tidak tertata. Kalau semua tertib, pasti bisa maju,” pungkasnya. (fit)
