Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) komitmen untuk mewujudkan kepesertaan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tahun 2025, Pemkab Lotim sanggup mengalokasikan Rp 99 miliar untuk 230 ribu jiwa warga Lotim.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, Pemkab Lotim mencoba terus bisa melakukan penghematan anggaran. Sistem Informasi Administrasi Kependidikan (SIAK) yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (SIAK) terus diperbaiki. Dihitung, hasil perbaikan SIAK ini berpotensi bisa hemat anggaran Rp 13 miliar lebih.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik menjawab media di Selong, Senin, 26 Mei 2025 menjelaskan Lotim sudah mencapai target UHC sejak 2023. Pada tahun 2025 ini ada namanya UHC Prioritas.
Sementara jumlah penduduk Lotim terus bertambah yang saat ini telah mencapai 1,4 juta jiwa. 98 persen sudah menjadi peserta. Tapi menjadi pekerjaan saat ini, tingkat keaktifan baru 75 persen. “Percuma daftar kalau tidak aktif,” tegasnya.
Pemkab Lotim saat ini berupaya untuk memastikan semua yang terdaftar di BPJS Kesehatan ini benar-benar warga Lotim yang ada di Lotim.
Berdasarkan data tahun 2024, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang resmi berada di luar negeri ada sekitar 13000. Ketika berada di luar negeri, maka tidak diaktifkan kepesertaan. Diketahui, rata-rata lama PMI dua tahun berada di luar negeri baru kemudian kembali ke tanah air. “Kalau kembali ke tanah air baru kita aktifkan. Tapi, kalau masih berada di dalam luar negeri maka bisa berhemat,’’ tambahnya.
Selanjutnya, data hasil pencocokan dan penelitian Data Pemilu terdapat 11.000 sudah meninggal. Selama ini banyak data yang meninggal tak dilaporkan. “Sampai sekarang belum dikeluarkan nah itulah yang kita coba keluarkan,” ungkapnya.
Sekda menghitung jumlah keseluruhan yang bisa dihemat pembayarannya ini ada sekitar 30.000 lebih. ‘’Dari jumlah itu ketika diakumulasi, Rp 37.800 dikali sebulan lalu dikalikan 12 maka hitungan kita Rp136 miliar,” imbuhnya.
Sesuai perintah Bupati Lotim, terus diupayakan agar bisa berhemat. Dalam perbaikan data SIAK, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Dukcapil. Diperlukan keterlibatan instansi terkait. Termasuk dari pemerintah desa diharapkan terus aktif melaporkan data penduduk yang meninggal dan ke luar negeri.
“Kita harapkan juga pemerintah desa kita begitu ada warga yang meninggal dunia tolong dilaporkan karena kalau Bapak tidak laporkan itu sama saja dengan tidak menghemat dan BPJS ini juga basis datanya SIAK,” ungkapnya. (rus)
