Praya (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sukses mempertahankan predike opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Ini untuk yang ke 13 kalinya, Loteng meraih prediket tertinggi dari BPK RI terkait pengelolalan keuangan daerah tersebut. Yang menandakan konsistensi dan komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sekaligus penghargaan prediket WTP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP, CSFA, di Mataram, Selasa, 27 Mei 2025. Dan, diterima Wakil Bupati Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng H. Uhibbussa’adi.
Dalam keterangan Wabup Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hasil kerja satu dua pihak saja. Tetapi buah dan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat di daerah ini. Di mana dalam mengelola keuangan daerah Pemkab Loteng tetap berpegang pada aturan dan regulasi yang berlaku.
“Predidit WTP ini bukan hanya sebatas prestasi administrative saja. Tapi juga sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kami, pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam mengelola keuangan daerah yang sesuai aturan yang ada,” terangya.
Ia menegaskan, prediket WTP adalah bentuk pernyataan tertinggi dari auditor negara dalam hal ini BPK RI. Bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemkan Loteng terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2024 lalu telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan tanpa ada kesalahan material. Dan, itu menjadi tolok ukur kepercayaan publik atas pengelolaan anggaran daerah.
Raihan tersebut lanjut Nursiah, juga tidak lepas dari upaya pembenahan sistem keuangan, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan pengawasan internal yang terus dilakukan. Karena pihaknya ingin memastikan bahwa setiap anggaran daerah yang dikelola bisa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekaligus menjadi tambahan motivasi bagi pemerintah darah untuk terus berbenah.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng H. Uhibbussa’adi, ditempat yang sama. Ia menegaskan kalau capaian tersebut bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif. Sekaligus berharap capaian tersebut bisa menjadi pondasi untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih baik ke depan.
“Dengan capaian ini, Loteng kembali meneguhkan posisinya sebagai salah satu daerah di NTB dengan tata kelola keuangan terbaik. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan,” terang politisi Partai Keadilan Sejahteran (PKS) ini. (kir)
