Taliwang (Suara NTB) – Aksi unjuk rasa percepatan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang dilancarkan massa menamakan diri Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Sumbawa Barat di pelabuhan Poto Tano, Senin, 26 Mei 2025 berakhir pada hari yang sama. Aksi dihentikan setelah Bupati H. Amar Nurmansyah dan ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar menyambangi massa aksi saat malam hari tiba.
Saat bertemu massa, Bupati dalam penyampainnya mengatakan, berterima kasih kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan tuntutan secara damai, tertib, dan tidak mengganggu objek vital nasional.
“Saya atas nama pemerintah mengapresiasi bagaimana aspirasi ini disampaikan dengan damai. ksi ini adalah contoh nyata kedewasaan berdemokrasi masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya di KSB,” cetus Bupati.
Bupati menegaskan bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai dan direspons secara bijak. Karenanya pemerintah KSB akan turut meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kita sama-sama berjuang dimana pemerintah (KSB) melalui jalur birokrasinya,” kata Bupati seraya menambahkan komunikasi lintas pemerintah daerah se-Pulau Sumbawa juga perlu diintensifkan.
“Kita tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kekompakan dan sinergi akan memperkuat posisi tawar aspirasi ini di tingkat nasional. Sebab itu kita harus tetap menjaga komunikasi dan kekompakan sehingga aspirasi ini akan lebih kuat jika disampaikan bersama-sama. Bukannya sendiri-sendiri,” tukas Bupati.
Sama halnya dengan Bupati, Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar dihadapan massa aksi menyampaikan dukungan penuhnya secara kelembagaan terhadap perjuangan pembentukan PPS. Ia menyebut, sebelunya DPRD secara kelembagaan telah menyatakan sikap mendukung penuh agenda pemekaran Pulau Sumbawa itu sebagai daerah otonomi baru.
“Sikap DPRD jelas dan tegas bahwa kami mendukung penuh perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Semua poin aspirasi yang disampaikan oleh Komite Percepatan Pembentukan Provinsi (KP4S) akan kami sikapi secara kelembagaan ke pusat,” janji Kaharuddin.
Untuk memperkuat langkah perjuangan itu sendiri, politisi PDI Perjuangan ini mengungkap strateginya. Kahar menyebut di tataran legislatif perlu dibentuk forum pimpinan DPRD se-Pulau Sumbawa guna mempermudah koordinasi antar daerah dan mengawal proses pemekaran secara terstruktur. “Kita akan terus berkoordinasi dengan DPRD kabupaten/kota lainnya agar langkah kita selaras dan terarah,” paparnya.
Selain menyampaikan dukungannya kepada massa aksi, Bupati dan ketua DPRD dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah menjaga keamanan dan kondusivitas selama aksi berlangsung.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh peserta aksi yang menjaga ketertiban, serta kepada aparat yang menjaga situasi tetap aman. Meski sempat ada percikan kecil, semua bisa segera diatasi. Ini bukti bahwa kita dewasa dalam menyampaikan aspirasi,” kata keduanya.
Pasca pertemuan yang berakhir pada sekitar pukul 20.00 Wita, Senin malam itu. Massa kemudian berangsur membubarkan diri. Massa menyampaikan, kehadiran pucuk pimpinan daerah mendukung gerakan perjuangan pembentukan PPS itu menjadi penguat pergerakan ke depannya.(bug)
