Dompu (Suara NTB) – Rencana pemerintahan Bambang Firdaus, SE untuk melakukan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Dompu mulai dikomunikasikan, termasuk ke DPRD Kabupaten Dompu. Karena struktur OPD dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga perubahannya harus melalui Lembaga Dewan.
Ketua DPRD Dompu, Ir Muttakun kepada Suara NTB, Sabtu, 31 Mei 2025 mengaku, Bupati Dompu sempat menyampaikan rencana perampingan OPD di lingkup Pemda Kabupaten Dompu. Komunikasi itu terjadi usai menerima hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu tahun 2024 di BPK Perwakilan NTB di Kota Mataram.
Bupati menyatakan, perampingan ini menjadi keharusan dan akan segera disiapkan melalui kajian yang serius oleh tim. Tim ini mengkaji jumlah perangkat daerah yang optimal bagi pemerintahan Bambang Firdaus, SE – Syirajuddin, SH (BBF – DJ) kedepan. “Ini bukti bahwa BBF DJ benar – benar ingin mewujudkan Dompu yang Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya,” ungkap Muttakun.
Kebijakan ini dinilai Muttakun, sebagai kebijakan spektakuler. Ini juga menjadi bukti kalau BBF DJ tidak tersandera oleh kepentingan lain dan benar – benar fokus untuk memperhatikan rakyat dan daerahnya. “Dengan kebijakan perampingan, maka akan terjadi efisiensi anggaran untuk biaya operasional, kemudian diarahkan untuk belanja modal buat mensejehterakan rakyat Dompu,” kata Muttakun.
DPRD Kabupaten Dompu, kata Muttakun, siap mendukung penuh rencana BBF – DJ yang ingin melakukan perubahan ke arah lebih maju. “Selam aitu baik dan untuk kemajuan daerah, DPRD Dompu siap mendukung penuh. Tapi ketika ada hal yang harus diluruskan, sebagai pewakilan rakyat akan mengingatkan,” kata Muttakun.
Sebelumnya, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE kepada Suara NTB menyampaikan, perampingan struktur OPD lingkup Pemda Dompu menjadi bagian dari program reformasi birokrasi kepemimpinannya. OPD yang ada dinilai terlalu gemuk, sehingga banyak anggaran habis untuk biaya operasional dan minim untuk ke Masyarakat.
Perampingan ini tentu dilakukan melalui kajian mendalam oleh tim. Tim percepatan Pembangunan daerah yang dibentuknya beberapa waktu lalu, salah satu tugasnya mengkaji ini. Apalagi dari Rp.1,2 triliun APBD Kabupaten Dompu, hanya 20 persen untuk kepentingan Masyarakat. Sekitar 80 persen untuk belanja pegawai. Mulai dari belanja gaji, honor, dan operasionalnya. (ula)
