Mataram (Suara NTB) – Program unggulan pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG) sasar satu juta lebih peserta didik di NTB. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTB Eko Prasetyo menyampaikan dari satu juta lebih peserta didik penerima manfaat MBG di NTB, dibutuhkan sekitar 300-350 SPPG.
“Dengan asumsi bahwa tadi rata-rata PM tiap kami hitung 3.200 untuk satu SPPG itu sekitar 300-350 SPPG,” ujarnya, Selasa, 3 Juni 2025.
Satu juta lebih peserta didik penerima manfaat MBG, lanjut Eko belum termasuk peserta didik yang berada di bawah kementerian agama, yaitu madrasah, dan pondok pesantren. “Di MBG ada dua, penerima manfaat peserta didik dan peneriman manfaat non peserta didik,” sambungnya.
Non peserta didik penerima manfaat MBG yaitu Bumil (Ibu hamil), Balita (Bawah lima tahun), dan Busui (Ibu menyusui). Jika diproyeksikan dengan jumlah sasaran 3B di NTB, maka dibutuhkan lebih dari 350 SPPG di NTB.
Eko menjelaskan, di tahun ini Pemprov NTB harus menyalurkan MBG kepada minimal 10 persen kategori 3B. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap, untuk saat ini baru ada satu dapur MBG yang menyalurkan program prioritas ini kepada PM 3B, yaitu dapur yang berada di Aikmel, Lombok Timur. Itupun skemanya melimbatkan pemerintah desa.
Saat in, jumlah dapur MBG di NTB sangat minim, dari 53 titik yang sudah disiapkan baru 38 yang beroperasi. Dengan jumlah sasaran penerima manfaat 110 ribu sampai 120 ribu. Selain pemerataan penyaluran program MBG, tantangan lain SPPG dalam mensukseskan salah satu poin Asta Cita Prabowo ini adalah adanya kejadian tidak terduga seperti keracunan.
Di beberapa daerah di NTB, sempat viral terjadi kasus keracunan akibat MBG, seperti lima siswa di Lombok Tengah yang diduga keracunan akibat memakan menu MBG yang diduga terkandung bakteri E-Coli.
Menyikapi adanya kasus luar biasa ini, arahan Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG diminta untuk melakukan investigasi penyebab anak-anak keracunan. Terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu keracunan, jelas Eko seperti dari manusia, bisa dari proses produksi, proses distribusi dan bisa dari penerima manfaat.
“Kami mengintruksikan kalau ada kejadian untuk membawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Itu kita akan melakukan investigasi. Kami akan selalu membenahi penyedia SPPG salah satunya penjamah makanan,” jelasnya.
Sementara untuk kabar beberapa dapur MBG yang ditutup, Eko mengatakan itu penyebabnya administrasi yang belum selesai. Dia juga mengatakan saat ini operasional dapur MBG tidak bisa menggunakan dana darurat, melainkan harus anggaran yang sudah dimaksukan pemerintah pusat kepala virtual account.
“Administrasi yang harus dipenuhi, karena memang dari pimpinan pusat per tanggal 14 April kita ada migrasi, yang sebelumnya menggunakan dana talangan, kemudian di tanggal 14 itu kita melakukan pembayaran atau pencarian dana melalui virtual account,” pungkasnya. (era)
