KEPALA Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si mengatakan, dalam merencanakan pembangunan, harus seimbang antara pendekatan top down, bottom up, politis dan teknnokratis serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Iswandi, pada Musrenbang RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, Selasa, 10 Juni 2025.
“Tidak ada agenda yang bisa diwujudkan tanpa adanya kolaborasi,’’ tegasnya. Iswandi menyampaikan arahan Gubernur NTB bahwa agar seluruh kabupaten/kota perlu melakukan langkah-langkah bersama dalam mengatasi masalah, menemukan solusi sebagai landasan untuk bertindak nyata dalam lima tahun ke depan.
Kepala Bappeda NTB ini menyampaikan bahwa sudah ditetapkan Visi NTB yaitu Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia dan terdapat kesamaan arahan antara NTB yang Makmur Mendunia dengan Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera. Artinya, berbagai pencapaian dari Kabupaten Sumbawa juga akan menjadi capaian dari Pemerintah Provinsi NTB. Bukan hanya tentang kinerja tetapi juga tentang penanganan berbagai isu yang dihadapi oleh NTB.
‘’Terdapat lima isu besar di NTB,’’ ungkap Iswandi. Yaitu produktifitas, kualitas SDM, kualitas lingkungan, memastikan pemerintahan berjalan semakin efektif memenuhi harapan masyarakat melalui, tata kelola pemerintahan dan isu kelima adalah kesejahteraan. Dalam periode 20 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota membangun dengan berbasis pada dokumen RPJPD yang telah disusun dan disepakati target-targetnya secara bersama.
Dalam lima5 tahun ke depan, NTB akan melaksanakan 7 misi yang sekaligus menjadi prioritas daerah, ditopang dengan 10 Program Unggulan dan 95 kegiatan strategis. Fokus utamanya pada 3 hal (Triple Agenda) yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan sub sektornya. Dan agenda ketiga adalah menjadikan NTB sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia. Jadi ketiga agenda inilah yang diharapkan menjadi fokus bersama provinsi dan kabupaten/kota.
RPJMD Kabupaten Sumbawa mengusung Visi Membangun Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera dicapai dengan 5 Misi yang berkaitan dengan People, Planet, Prosperity, Productivity dan Power. Mengusung 17 Tujuan, 33 Sasaran, 66 strategi, 45 Program prioritas. Berkaca pada penyelarasan antara Visi Misi Provinsi NTB dengan Visi Misi Kabupaten Sumbawa, sudah mengacu pada agenda yang sama. Makmur identik dengan Sejahtera dan kata unggul serta maju identik dengan upaya untuk mewujudkan Makmur Mendunia.
Pada 20 tahun ke depan, pembangunan harus mengacu pada target-target yang ditetapkan secara nasional dan tertuang dalam RPJMN 2025-2029. “Inilah yang disebut dengan prinsip imperative”, ujar Iswnadi.
Indikator, target kinerja, arah pembangunan sudah langsung diarahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan menjadi acuan juga dalam arah kebijakan sampai di tingkat kabupaten/kota. ‘’ jadi tugas kita, adalah bergerak menuju arah yang sama,’’ ajak Iswandi.
Hal ini tercermin dari penetapan target indikator makro dalam RPJMN untuk NTB, misalnya LPE yang ditetapkan sebesar 9,3 % di tahun 2029, tingkat kemiskinan yang diharapkan mencapai di bawah 1 digit yaitu 9,12 % pada tahun 2029 dan beberapa indikator makro lainnya.
‘’Prinsipnya, setiap target ditetapkan berdasarkan angka yang sudah menjadi sasaran bersama secara nasional,’’ tegasnya. Arahan nasional akan menjadi basis untuk menyepakati besaran target-target indikator makro di setiap kabupaten/kota.
Dalam RPJMN, juga sudah ditetapkan indikasi lokasi prioritas untuk seluruh provinsi dan detail sampai ke tingkat kabupaten/kotanya. Sumbawa, menjadi lokasi prioritas untuk kawasan komoditas unggulan (Perkebunan, Peternakan, Sentra Garam, Perikanan dan Sentra Rumput Laut, Sentra Aquakultur, Komoditas aUdang, Pengembangan Sentra Perikanan Tangkap). Selain itu, Sumbawa juga ditetapkan sebagai kawasan swasembada pangan, air dan energi yaitu menjadi Kawasan Pangan Lokal.
‘’Harus ada langkah-langkah afirmatif dalam mengembangan potensi komoditas unggulan,’’ ujar Iswandi. Sumbawa juga perlu mempertahankan kondisinya sebagai lumbung ternak. Pemerintah Provinsi NTB akan memperkuat arahan pengembangan kawasan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Karena pada setiap arahan sudah jelas apa bentuk intervensi dan output yang direncanakan. Langkah-langkah afirmatif perlu dilakukan, untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan terlaksana dengan dukungan bersama, dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota.
Iswandi meminta kepada Bupati Sumbawa agar dalam RKPD tahun 2026, highlight intervensi pemerintah pusat tersebut menjadi acuan. Terutama pada sektor-sektor yang mengampu arahan kebijakan pada tiap-tiap sektor unggulan. Bappeda Provinsi NTB akan memantau secara ketat dalam proses fasilitasi RKPD yang disampaikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota.
Pemerintah Provinsi juga akan melaksanakan skema Desa Berdaya dengan sasaran pengembangan sosial ekonomi desa, menjaga modal sosial, menciptakan ketahanan pangan dan mengurangi jumlah orang miskin secara siginifikan. Setiap desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem (106 desa) berbasis data Regsosek termasuk di Sumbawa akan menjadi lokus Desa Berdaya. Harapannya, dampak ikutannya adalah terbangunnya Indek Desa Mandiri. Dan semua ini akan dimulai pada APBD-Perubahan 2025. Desa Berdaya ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga hajat membangun keamanan dan inklusifitas dari desa.
Selain dari desa, Pemerintah Provinsi NTB juga akan memperkuat pembangunan berbasis Kawasan Strategis Provinsi. Mengacu ke RTRW, konsep rencana pengembangan Pulau Sumbawa adalah menjadikan wilayah Pulau Sumbawa sebagai Zona Ekonomi Berkelanjutan (Sustainable Economic Zone).
Kepala Bappeda NTB mengungkapkan bahwa Samota akan didorong menjadi epicentrum pembangunan di Pulau Sumbawa. Hal ini karena infastruktur dan konektifitasnya sudah memadai. Selain itu, berbagai regulasi sudah lengkap untuk mendukung pengembangan Samota.
Dalam Musrenbang ini, Iswandi juga memaparkan tentang berbagai progress pengembangan infrastruktur di Kawasan Samota, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Selain itu, penjelasan beliau dilengkapi dengan agenda pengembangan infrastruktur dalam lima tahun ke depan.
Samota bisa menjadi benchmark pengembangan Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan kelembagaan, investasi, infrastruktur, SDM Ketenagakerjaan dan Pariwisata Berkelanjutan. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTB juga akan mendorong agar Kawasan Samota ke depannya bisa menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di NTB. Ini menjadi PR bersama, agar Visi Ekonomi Biru Indonesia itu, salah satu lokasi prioritasnya adalah Kawasan Samota.
‘’Berbagai hal ini, tertuang dalam RPJMD NTB,’’ tegasnya. Bappeda Provinsi, Bappeda Sumbawa, Bappeda Dompu dan Bappeda Bima, harus bersama-sama mengikhtiarkan percepatan terbangunnya KEK Samota.
Iswandi menutup paparannya dengan memberikan arahan yaitu bahwa ke depannya, diharapkan pengembangan Samota dapat dilakukan dengan penguatan ekosistem pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, sentra garam dan rumput laut, perikanan dan kelautan. Selain itu, kawasan ini dapat dikembangkan melalui penguatan swasembada pangan, air dan energi berkelanjutan. Pengembangan pariwisata alam, budaya dan minat khusus serta penguatan kapasitas fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan daerah.
Kepla Bappeda NTB menyampaikan bahwa Pemprov NTB berharap melalui forum Musrenbang ini, kita bisa terus memperkuat kolaborasi dan sinergitas. ‘’ Agar pertumbuhan ekonomi 9,3 %, miskin ekstrem yang 2,6 % menuju nol sebagai bagian dari target nasional. Ini penting, agar angka kemiskinan dapat diturunkan mencapai di bawah 10 %, 5 tahun mendatang,’’ pungkasnya.
Musrenbang Kabupaten Sumbawa dihadiri oleh OPD lingkup Kabupaten Sumbawa, Camat, Kepala Desa, Anggota DPRD Sumbawa dan DPRD NTB, Tokoh Masyarakat, NGO sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi dari seluruh pihak sejak dari proses perencanaan. (r)
