Selong (Suara NTB) – Keberadaan desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut seperti ‘’kabupaten’’ dalam kabupaten. Kegiatan pembangunan di desa dengan dana ratusan miliar setiap tahunnya tidak bisa jadi tolak ukur pembangunan di daerah.
“Desa ini seperti kabupaten dalam kabupaten, tidak bisa jadi indikator pembangunan. Karena desa berjalan sendiri, termasuk indikator pokok pikiran (pokir) dari wakil rakyat,” ungkap tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Lotim, Muhammad Unwanul Hifzi dalam diskusi tematik Dokumen Perencanaan dalam Perspektif Jurnalis, Review RPJMD Kabupaten Lotim menuju pembangunan yang inklusi di Sikur, Sabtu, 21 Juni 2025.
Diakui, tahun 2025 ini dari 239 desa se Lotim diberikan Dana Desa (DD) Rp 274 miliar. Belum lagi Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Lotim. Ratusan miliar setiap tahun itu diakui cukup sulit untuk dimasukkan dalam indikator capaian kinerja kepala daerah.
RPJMD katanya adalah dokumen kepala daerah. Apa yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sekali dalam lima tahun ini menjadi kewenangan penuh kepala daerah.
Tim Penyusun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim ini saat ini tengah proses penyusunan visi Lotim Sejahtera, Maju, Adil, Religius dan Transparan yang diakronimkan dalam kata Smart. “Dalam RPJMD ini kan bersifat makro, indikator yang lebih detail itu nanti di perencanaan tahunan dan ada di maiang-masing OPD,” ungkap Unwanul Hifzi.
Dalam proses penyusunan RPJMD, diakui persoalan data selalu jadi masalah. Bagi Unwanul Hifzi, ia kurang menyukai mengenakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kendala penyusunan RPJMD itu adalah data. Penyusun tidak srek dengan data BPS. Cuma tuntutan pusat harus memenuhi norma standar dan prosedur.
Lotim Smart, dalam pencapaiannya diterapkan dalam delapan misi. Di antaranya, Pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial masuk dalam visi Sejahtera dan Adil. Kedua, fokus pertumbuhan ekonomi berbasis desa sektor unggulan dan daya saing yang masuk kata Sejahtera dan Maju.
Misi ketiga, wujudkan transformasi layanan publik berbasis digital yang masuk kata transparan.. selanjutnya. Mewujudkan Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah yang masuk kata Religius.
Selanjutnya, untuk wujudkan visi sejahtera, persoalan kemiskinan ini terus akan ditekan. Data tingkat kemiskinan Lotim saat ini 14,51 persen. Hanya saja, program apa yang menjadi indikator penurunan kemiskinan belum ada. “Apakah bansos, bantuan sembako atau lainnya, selama ini tidak ada yang bisa mengukur,” ujarnya.
Anggota DPRD Lotim, Saeful Bahri yang hadir dalam kesempatan tersebut menguraikan sudah paripurnakan rancangan Awal RPJMD. Sebagaimana amanah UU, syarat penetapan. Unsur partisipasi, pemangku kebijakan dari bawah.
Apa isi susunan RPJMD harapnya harus bisa diakses masyarakat. Peran DPRD sangat penting sebagai pihak yang membahas dokumen tersebut. Selanjutnya, sangat penting juga peran media memberikan masukan dan kontrol.
RPJMD gambaran visi misi kepala daerah. Draf RPJMD sesuai tidak dengan visi misi kepala daerah akan dilihat secara detail. Kondisi di Lotim sangat kompleks. Secara demokratis kita terbesar. Kita sepertiga dari Pulau Lombo dengan Penduduk 1,4 juta jiwa. Dengan geografis dan jumlah penduduk yang cukup luas masih menyisakan persoalan besar.
Soal indikator pokir, coba diklarifikasi politisi PPP ini. Menurutnya, pokir memang dari dewan. Akan tetapi, dana dan indikator pelaksanaannya ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Maka menjadi tugas dari OPD kemudian menentukan indikator tersebut yang beririsan dengan visi misi kepala daerah.
Sementara itu, Direktur LRC Suherman menyampaikan dokumen perencanaan cerminan harapan dan aspirasi masyarakat yang dipercayakan kepada Bupati Lotim. Dokumen perencanaan yang tertuang dalam RPJMD ini dapat dikatakan baik apabila sudah difahami masyarakat.
“Karena itulah kita perlu libatkan jurnalis untuk memberikan saran kritik dalam penyusunan dokumen RPJMD ini,” katanya. Ia katakan, ingin gali aspirasi jurnalis terkait penyusunan perencanaan. Harapannya apa potensi dan tantangan terkait dokumen bisa dituangkan. (rus)
