PEMPROV NTB bersama KONI NTB mematangkan persiapan PON 2028 meski belum ada Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat terkait penetapan NTB-NTT sebagai tuan rumah.
Ketua Umum KONI NTB, H.Mori Hanafi menekankan SK resmi sebagai tuan rumah biasanya turun sekitar 1,5 tahun sebelum PON digelar. NTB memilih tidak menunggu (SK) sehingga proses persiapan mulai berjalan, baik dari sisi teknis, atlet, maupun prasarana.
“Kita sudah disiapkan jadi tuan rumah tahun 2022, artinya tiga tahun lalu. Tiga tahun lagi PON, artinya cuma sebentar. Jadi kita tidak mau terpaku nyiapin SK baru kita jalan. Kita paralel saja, SK tetap diurus, kemudian persiapan-persiapan juga baik secara fisik, penyiapan atlet ini kita tetap lakukan,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.
Menurut Mori, Pemprov NTB sangat menyambut baik dilaksanakannya PON di daerah ini. Terbukti dari Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal telah menandatangani master plan serta pernyataan gubernur mengenai kesiapan sebagai tuan rumah.
“Kesiapan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Gubernur NTB, NTT, dan KONI pusat bahwa NTB siap betul-betul dalam PON 2028,” sambungnya.
Untuk menegaskan kesiapan NTB sebagai tuan rumah, KONI NTB menggelar rapat bersama dengan para cabang olahraga untuk menegaskan kepada mereka bahwa tidak ada lagi keraguan atas kesiapan NTB menjadi tuan rumah. Pemerintah Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI Provinsi, serta seluruh bupati dan wali kota telah menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan perhelatan nasional tersebut.
“Jadi kita sampaikan, pertama agar cabor yang dipertandingkan di NTB agar segera memanggil PB (pusatnya) supaya secara dini mengecek tempat atau venue yang sudah dipetakan. Informasi sudah ada yang melakukan itu,” jelasnya.
Sejumlah cabor seperti muaythai dan aerosport telah lebih dulu melakukan pengecekan venue. Namun masih banyak cabor lain yang belum melakukan hal serupa. Karena itu, seluruh pengurus cabor diminta untuk segera turun ke lapangan.
Contoh lokasi venue yang sudah direncanakan antara lain auditorium UIN Mataram untuk karate, serta ballroom Hotel Lombok Raya dan Prime Park yang bisa disewa untuk cabir indoor.
“Tugas terberat terkait PON adalah venuenya. Kalau venuenya sudah jelas di sini, otomatis bagaimana overlay, misalnya matras, ring, atau story board kah,” katanya.
Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan, total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PON sebesar Rp3,3 triliun, Rp2 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan penataan venue, sisanya untuk kebutuhan lain. Dalam meminimalkan anggaran, pihaknya mengaku tengah menyiapkan strategi efisiensi melalui pemanfaatan gedung eksisting dan dukungan mandiri dari kabupaten/kota.
Misalnya saja venue panahan direncanakan akan dibangun secara mandiri oleh Pemkab Sumbawa Barat sebab daerah ini menginginkan cabor panahan dilaksanakan di kabupaten ini. “Pemprov tidak perlu keluar dana untuk itu. Mereka siapkan sendiri,” ucapnya.
Bupati Lombok Barat juga mengatakan hal serupa, yang mana menurut penuturan Mori, Pemkab Lobar menyatakan siap mendukung kebutuhan anggaran bila NTB ditetapkan resmi sebagai tuan rumah.
Adapun sebagian besar venue yang akan digunakan juga bersifat revitalisasi, seperti GOR Turide dan sejumlah fasilitas olahraga lainnya. Bahkan, ia menyampaikan ada pula dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam membantu membangun venue untuk kebutuhan pekan olahraga. (era)
