Praya (Suara NTB) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) secara umum mendukung rencana penataan kawasan Pantai Tanjung A’an Desa Sengkol Kecamatan Pujut. Namun demikian, dampak sosial dari rencana tersebut harus benar-benar diperhatikan. Salah satunya dampak sosial dari banyaknya pelaku usaha yang bakal tergusur dari kawasan Tanjung A’an.
Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, di Praya, Selasa, 24 Juni 2025, kalau pun sampai harus menggusur para pelaku usaha di kawasan Tanjung A’an, Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan diingatkan agar lebih humanis. Melalui pendekatan-pendekatan yang lebih lembut dan terbuka.
“Tidak bisa lagi pendekatan keamanan dipakai untuk melakukan menertibkan. Sudah bukan zamannya lagi. ITDC harus ajak bicara dan obrol para pelaku usaha yang bakal tergusur,” ujarnya.
Bagaimanapun kondisi para pelaku usaha, apalagi warga loKal harus dipikirkan dengan baik. Karena mereka membangun usahanya kebanyakan secara mandiri. Tapi kini bakal digusur, sehingga DIpastikan akan membawa dampak secara ekonomi. “Pemerintah daerah dalam ini juga harus hadir memikirkan masyarakatnya,” imbuh Ahmad.
Lebih jauh Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini menambahkan, dunia pariwisata harus lebih terbuka dan inklusif. Dengan kata lain bisa diakses oleh semua orang. Tidak hanya ketika bicara destinasi wisatanya saja. Tetapi juga ketika bicara soal akses ekonomi. Bahwa masyarakat juga harus diberikan ruang. Agar pariwisata bisa memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.
Jadi ketika para pelaku usaha di kawasan Tanjung A’an bakal digusur, maka penting bagi ITDC bersama pemerintah daerah memikirkan tempat relokasi. Atau tempat mereka berjualan setelah digusur. Sehingga ekonomi masyarakat tidak mati. “ITDC jangan hanya memikirkan investor-investor besar. Investor kecil-kecil juga ini juga perlu diperhatikan,” terang pria yang juga Ketua Komisi I DPRD Loteng ini.
Jadi semua kalangan punya ruang dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Lagi pula, tidak semua kawasan The Mandalika akan dibangun hotel mewah, vila atau beach club. Perlu juga area khusus yang memang disiapkan bagi pelaku-pelaku usaha kecil dan bisa diakses oleh semua kalangan, tanpa harus terkendala aturan-aturan yang panjang.
Kalau pun ITDC tidak sanggup menyiapkan lahan khusus bagi pelaku usaha kecil, Pemkab Loteng juga masih punya aset di dalam kawasan The Mandalika. Tinggal dibahas saja. Terpenting, masyarakat sebagai pelaku usaha bisa memilik tempat untuk bisa mendukung ekonominya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., menegaskan terkait warga yang menjadi pelaku usaha di kawasan Tanjung A’an tetap akan diperhatikan. Dari sekitar 95 pelaku usaha yang ada, sebagianya sudah ditawarkan untuk bisa berusaha di dalam kawasan The Mandalika oleh ITDC. “Dari perencanaan ITDC kawasan Tanjung A’an tetap harus dikosongkan. Soal pelaku usaha yang ada, tetap diberikan kesempatan untuk berusaha,” ujarnya. (kir)
