Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala desa (Kades)di Lombok Barat (Lobar) berharap agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran Dana Desa (DD). Menyusul, sejumlah program nasional seperti Kopdes Merah Putih dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) justru diminta dibiayai dari desa. Sehingga menambah beban dari desa.
Pemdes pun pada posisi dilematis, sebab harus menganggarkan untuk program nasional ini. Di satu sisi tepaksa mengorbankan program yang telah ditetapkan untuk masyarakat. Kades Golong HM Zainudin SE., mengatakan dalam syarat pencairan DD tahap II ini, mengacu surat Dinas PMD yang diterima pihaknya ada syarat tambahan diberlakukan Dinas PMD yang perlu dilengkapi desa. Yakni menyertakan foto copy akte pendirian badan hukum Kopdes dan komitmen Pemdes mengalokasikan dari APBDes untuk modal awal Kopdes.
Bagi desa yang belum memenuhi surat itu DD tahap II nya tidak bisa direalisasikan. “Kami sendiri sudah membentuk dan ada akta pendirian badan hukum, tinggal dilampirkan,”kata Kades Golong, kemarin. Sedangan untuk modal awal Kopdes, sesuai persyaratan pencairan DD tidak dipatok besarannya. Itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Modal awal dari DD ini kata dia, akan dilakukan perubahan APBDes. Hanya saja terkait besarannya belum ada surat edaran dari Pemda.
Tentu konsekuensi dari pengalokasian DD untuk modal awal Kopdes ini, program yang telah ditetapkan desa untuk masyarakat akan terdampak. “Kalau nanti dilakukan perubahan APBDes, program yang sudah ditetapkan dan dianggarkan desa, karena ada dana untuk Kopdes ini tentu kita terpaksa pending dulu (program),”Ujarnya. Ditambah lagi ada pengurangan atau efesiensi dari DD untuk mendukung program MBG. “Itu rata-rata sekitar Rp200 juta, sehingga DD kami malah berkurang,”pungkasnya.
Sehingga justru program Kopdes dan MBG ini dirasa menambah beban desa. Kendati diakui niatan dan tujuan program ini bagus, untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Kopdes dan derajat kesehatan warga lebih bagus melalui program MBG ini. Ia juga tak sependapat kalau program ini ditolak, sebab ini instruksi dari Presiden. Sehingga ia pun sangat berharap ada tambahan DD dari pusat. “Harapan kita seperti itu (ada tambahan DD), harapnya.
Hal senada disampaikan Kades Tempos, Sudirman. Pihaknya juga berharap agar DD ditambah oleh pemerintah pusat. “Kami berharap ada tambahan dari DD, sebab ini program pusat. Kalau dari ADD sudah ada tambahan, itu dari Pemkab. Siapa tahu dari pusat tambah DD,”harap dia. Ia pada posisi dilematis sebab anggaran untuk masyarakat akan dialihkan untuk Kopdes ini. Sebab bagiamana pun ini program nasional yang harus didukung desa sesuai instruksi Presiden. (her)
