KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim menekankan pentingnya penempatan pejabat yang tepat dalam implementasi struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) yang baru. Pasalnya efektivitas meritokrasi akan sangat ditentukan oleh kecermatan dalam memilih SDM yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan jabatan.
“Menempatkan orang yang benar di tempat yang benar itu penting. Ini bukan soal kurus atau rampingnya organisasi, tapi bagaimana secara selektif menempatkan orang yang tepat secara manajerial,” ujar Hamdan,Kamis, 3 Juli 2025.
Hamdan yang juga menjadi Ketua Pansus IV yang membahas Perda SOTK tersebut menurutnya bahwa perampingan birokrasi tersebut lebih bersifat manajerial. Sementara substansi tugas-tugas pelayanan publik tetap sama.
Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan struktur baru sangat bergantung pada kualitas penempatan pejabatnya. “Proses ini nggak akan optimal kalau penempatan orang salah. Keliru semua nanti,” ujarnya.
Hamdan juga menyinggung pentingnya meritokrasi dan seleksi yang berbasis kinerja. Ia mendorong agar prinsip-prinsip meritokrasi dijalankan secara sungguh-sungguh. “Selektif dan meritokrasi itu harus dijalankan dengan baik dan harus sesuai dengan narasinya,” tambahnya.
Menariknya, Hamdan mendorong bila perlu Pemprov membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengisian jabatan. Ia menyatakan bahwa publik juga bisa memberikan masukan secara resmi kepada Gubernur.
“Selama ini hampir nggak ada masukan publik. Tapi sebenarnya bisa saja, dari NGO, dari kelompok masyarakat. Kalau ada si A atau si B ikut seleksi, publik bisa menilai, bisa kirim surat resmi, medianya banyak,” katanya.
Menurutnya, pelibatan publik akan menjadi salah satu cara untuk memastikan proses pengisian jabatan berjalan secara transparan dan akuntabel. ‘Saya kira bagus kalau publik juga dilibatkan untuk mengawasi penempatan orang yang benar di tempat yang benar,” pungkasnya. (ndi)
