Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram, menyatakan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah itu belum dapat direalisasikan, karena dinilai tidak memenuhi syarat.
“Usulan kami untuk pembangunan Sekolah Rakyat ditolak pemerintah pusat, sebab tidak memenuhi syarat,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Rencananya Pemerintah Kota Mataram menjadikan SMP Negeri 18 sebagai Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, namun rencana itu ditolak pemerintah pusat.
Menurutnya, kendala utama untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Mataram adalah tidak terpenuhinya persyaratan lahan yang ditetapkan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Kondisi itu terjadi karena ketidaksesuaian dengan standar lahan yang disyaratkan, yakni minimal 5 hingga 10 hektare. Sementara di Kota Mataram untuk mencari lahan seluas itu sangat sulit. “Kami tidak memiliki lahan kosong seluas itu. Jangankan lima hektare, satu hektare saja sulit,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Kota Mataram menawarkan rencana untuk mengubah SMPN 18 Mataram menjadi Sekolah Rakyat, tentunya dengan melengkapi berbagai fasilitas sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Sekarang kami masih mencari solusi dan petunjuk terkait permasalahan itu agar Sekolah rRkyat sebagai salah satu program pemerintah bisa dilaksanakan di Mataram,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan membenarkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat telah diusulkan ke pemerintah pusat, tetapi ditolak kementerian karena dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Saat rapat koordinasi kami sampaikan apakah ruang belajar dan asrama itu boleh dipisah. Ternyata tidak boleh,” katanya.
Ia mengatakan faktor utama yang tidak terpenuhi untuk Sekolah Rakyat di Mataram adalah luasan lahan yang harus mencapai 5 hingga 10 hektare. Karena itu, hingga saat ini Kota Mataram belum memiliki alternatif dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial.
Ia mengatakan pembangunan sekolah rakyat ini merupakan salah satu dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu. “Akan tetapi, persyaratan ketat dan lahan menjadi kendala besar untuk Kota Mataram,” katanya.
Menurut Samsul, jika persyaratan lahan ini tidak dapat dipenuhi, kemungkinan tidak semua kabupaten/kota di NTB bisa memiliki Sekolah Rakyat.
Untuk saat ini realisasi pembangunan Sekolah Rakyat baru ada di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. “Kondisi itu menunjukkan bahwa persyaratan yang ketat menjadi tantangan besar bagi daerah lain, termasuk Kota Mataram, dalam mewujudkan program tersebut,” katanya. (ant)
