Mataram (suarantb.com) – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengambil langkah tegas, menyusul beberapa kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memberikan batas waktu satu bulan kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) untuk mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jika hingga Oktober SLHS belum dimiliki, dapur MBG akan ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H.Emirald Isfihan, usai menghadiri rapat daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta seluruh perwakilan kepala daerah se-Indonesia, Senin (29/9/2025).
“Kalau sampai akhir Oktober tidak punya SLHS, akan ditutup oleh BGN. Ini bukan Dinas Kesehatan yang menutup, tapi langsung oleh BGN. Informasi ini kami terima saat zoom meeting tadi,” ujarnya.
Langkah ini disebut sebagai bentuk konkret dari Kementerian Kesehatan dalam merespons meningkatnya kasus keracunan massal, terutama yang melibatkan anak-anak sekolah.
Emirald mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 26 dapur MBG di Kota Mataram yang tersebar di enam kecamatan. Namun, dari jumlah tersebut, baru lima dapur yang diketahui telah mengantongi SLHS.
“Di awal-awal, dari sekitar 13 dapur, hanya lima yang memiliki SLHS. Tapi sekarang jumlahnya mungkin sudah bertambah, dan kami perlu cek ulang datanya,” katanya.
Kendati demikian, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa seluruh dapur MBG yang telah dibangun di Kota Mataram wajib mengantongi sertifikat tersebut sebelum batas waktu yang telah ditentukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI.
SLHS Jadi Syarat Wajib
SLHS merupakan syarat wajib yang menunjukkan bahwa dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan. Tanpa sertifikat ini, risiko kontaminasi makanan sangat tinggi dan dapat berujung pada kejadian luar biasa (KLB) keracunan missal. Seperti yang sebelumnya terjadi di beberapa daerah, termasuk di Jawa Barat.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kota Mataram merencanakan pertemuan dengan seluruh kepala dapur MBG guna membahas langkah konkret di tingkat daerah, termasuk pengawasan yang lebih intensif di lapangan.
“Kami akan berkoordinasi dengan koordinator dapur untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut, dan mendapatkan komitmen dari masing-masing dapur. Ini merupakan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,” jelas Emirald.
Dinkes Kota Mataram juga menyatakan siap mendampingi SPPG dalam proses pengurusan SLHS. Namun, pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak yang mengabaikan standar keamanan pangan. Dengan ultimatum ini, pemerintah berharap seluruh dapur MBG dapat segera memenuhi persyaratan. Agar program makan bergizi gratis dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kesehatan siswa. (pan)
