Mataram (Suara NTB) — Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) di setiap satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah penerima manfaat. Satgas ini akan melibatkan guru serta tim Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai penanggung jawab program dan akan menerima insentif sebesar Rp100 ribu per hari.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf menyampaikan, pembentukan Satgas MBG ini masih menunggu Surat Edaran (SE) resmi dari BGN sebagai dasar pelaksanaannya.
“Kami sedang menunggu regulasi dari pusat, terutama dari BGN, agar bisa segera membentuk Satgas MBG di setiap sekolah. Rencananya, guru akan menjadi penanggung jawab program, dan kami berharap yang dilibatkan adalah guru honorer agar bisa menambah pendapatan mereka melalui insentif,” ujarnya, Senin, 6 Oktober 2025.
Terkait sistem penggajian, Yusuf menegaskan bahwa setiap anggota Satgas MBG akan menerima insentif sebesar Rp100 ribu per hari. Namun, jumlah personel satgas di masing-masing sekolah belum dapat ditentukan karena masih menunggu petunjuk teknis dari BGN.
Sementara itu, BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Penerima Manfaat. SE tersebut ditandatangani oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Senin, 29 September 2025, lengkap dengan cap resmi lembaga BGN.
SE ini diterbitkan sebagai bentuk apresiasi atas tambahan tugas dan tanggung jawab para guru dalam menjalankan program MBG. Pemberian insentif bukan hanya sebagai kompensasi financial. Tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi guru dalam mendukung keberhasilan program.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. SE ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program MBG. Serta menjadi pedoman bagi staf dan jajaran terkait dalam perumusan kebijakan, pengelolaan program, hingga pengawasan di tingkat pusat dan daerah.
Dinas Pendidikan Kota Mataram berharap, dengan adanya satgas ini, pelaksanaan program MBG di lapangan dapat berjalan lebih terorganisir, akuntabel, serta meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah. (pan)
