Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memastikan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada tahun 2026 berdampak langsung terhadap pembangunan daerah. Sejumlah rencana strategis yang sudah disusun sejak tahap awal musyawarah perencanaan kini terancam tertunda.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Muhammad Hasyim menjelaskan, kebijakan ini menimbulkan efek berantai pada skala prioritas pembangunan yang telah disusun secara bertahap.
“Bagi Pemerintah Kota Bima, pengurangan alokasi DAK fisik jelas sangat berdampak. Karena usulan yang kami ajukan sudah melalui mekanisme penapisan kebutuhan infrastruktur prioritas, seperti perbaikan jalan dan penyediaan air bersih,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/10/2025).
Menurut Hasyim, penghapusan DAK fisik itu bukan sekadar soal dana, tetapi juga memengaruhi siklus perencanaan pembangunan di tingkat daerah. “Ada pembangunan fisik yang tidak bisa kami laksanakan di tahun 2026, dan ini tentu mengganggu kesinambungan perencanaan,” tambahnya.
Dari data sementara, Kota Bima hanya mendapat alokasi DAK fisik untuk kegiatan Air Minum dan Air Limbah Domestik yang dikaitkan dengan tema pencegahan dan penurunan stunting. Sementara itu, sektor lain seperti kesehatan, konektivitas berupa jalan, pariwisata, dan pertanian Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) sama sekali tidak mendapatkan alokasi.
Bidang yang paling terasa kehilangan adalah DAK Jalan. Tahun 2025 saja, kegiatan ini sudah terhapus akibat kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan yang sama akan berlanjut hingga tahun depan.
“Dampaknya signifikan, karena infrastruktur jalan adalah urat nadi kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Tanpa dukungan DAK, daerah dengan fiskal terbatas seperti Kota Bima akan kesulitan mengejar kebutuhan dasar infrastruktur,” terang Hasyim.
Ia menegaskan, Pemkot tetap berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan efisiensi agar tidak menekan kemampuan daerah kecil dalam membangun. “Kami memahami situasi fiskal nasional, tapi pemerintah daerah juga butuh ruang agar pelayanan publik dan konektivitas tidak terganggu,” ujarnya.
Dengan nihilnya DAK fisik tahun 2026, Pemkot Bima akan meninjau kembali rencana pembangunan tahunan dan menyesuaikan arah kebijakan pada sektor-sektor yang masih bisa didanai. Namun, Hasyim menekankan, kondisi ini tetap menjadi tantangan serius dalam menjaga laju pembangunan daerah. (hir)
