Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat saat ini tengah menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah. Pembentukan Satgas ini sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Dalam surat itu diminta seluruh kepala daerah membentuk Satgas serupa di daerah masing-masing. “Pembentukan Satgas ini memang merupakan arahan pemerintah pusat,” terang Kepala Bakesbangpol KSB, Syaiful, Jumat, 10 Oktober 2025.
Pembetukan Satgas ini untuk memperkuat pengawasan, menjaga stabilitas dan memelihara kondusivitas daerah dari potensi gangguan sosial sejak dini. Meski menurut Syaiful, sejauh ini belum ditemukan adanya kegiatan Ormas yang mengganggu di tengah masyarakat. Namun pemerintah lebih dulu mengambil langkah antisipatif dengan pembentukan Satgas sebagaimana arahan Mendagri.
“Jangan kita menunggu ada gangguan dulu baru membentuk. Jadi kita tempuh langkah prefentif sifatnya,” paparnya.
Sesuai ketentuan Satgas yang akan segera dibentuk itu bakal membawahi empat bidang. Mulai dari upaya pencegahan, komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi. Syaiful mengatakan, dengan bidang kerja itu, keanggotaan Satgas nantinya tidak sekadar melibatkan internal pemerintah daerah, tetapi juga sejumlah instansi veritikal yang ada di daerah.
“Satgas ini merupakan sinergi lintas sektoral dari berbagai instansi. Maka keanggotaannya termasuk Polres, Kodim, Kejaksaan, BIN, Kementerian Agama dan lainnya,” papar Syaiful seraya menyampaikan pembiayaan Satgas telah disiapkan di APBD Perubahan tahun ini. “Makanya kita perlu cepat membentuk Satgas ini untuk penyerapan angggaran juga,” sambungnya.
Sementara itu ditanya jumlah Ormas yang saat ini terdaftar di Bakesmbangpol KSB. Syaiful menyebut, saat ini ada sekitar 84 Ormas resmi yang terdaftar. Keseluruhan Ormas itu dalam pantauan Bakesbangpol tetap beraktivitas dengan tertib.
“Kalau tindakan premanisme, kita juga belum pernah deteksi sejauh ini. Namun, harapan kami, kalau Satgas sudah terbentuk agar masyarakat melaporkan ke Satgas kalau ada tindakan demikian,” tegasnya.
Syaiful menambahkan, keberadaan Satgas Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah ini semakin melengkapi perangkat daerah dalam menjaga kondusivitas daerah. “Mudah-mudahan dengan Satgas ini kita bisa terus mempertahankan status kita sebagai daerah zero konflik horizontal di NTB,” imbuhnya. (bug)
