Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa memastikan masih menunggu hasil reviu rencana pengadaan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement action plan atau Larap) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait rencana pembangunan Bendungan Kerekeh.
“Reviu desain bendungan ini minimal dibutuhkan waktu delapan bulan hingga dua tahun dan memori penyusunan juga sudah dibahas untuk dilanjutkan ke tahap lebih lanjut,” kata Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada wartawan, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia melanjutkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara 1 untuk proses reviu tersebut masih tetap berjalan. Hanya saja untuk kegiatan tersebut tidak bisa tuntas dalam rentan waktu minimal delapan bulan mengingat banyak yang akan direviu.
“Jadi, yang direviu pertama adalah desainnya, kedua Larapnya merupakan dokumen terkait lahan dan masyarakat mana yang akan terdampak pembangunan itu harus dipastikan,” ujarnya.
Pemerintah pun sangat berharap anggaran pembangunan terhadap Bendungan tersebut ada titik terang dari pemerintah. Sehingga bisa segera dibangun dan kordinasi lebih lanjut juga terus dilakukan dengan harapan bisa segera terealisasi.
“Kita juga akan kembali menyusun Amdalnya, sehingga banyak sekali reviu yang harus dilakukan. Karena menurut UU perencanaan bendungan lebih dari lima tahun harus di reviu,” ucapnya.
Reviu itu perlu dilakukan untuk memastikan kondisi terkini di lapangan. Apalagi pergerakan lahan di sekitar lokasi pembangunan terus terjadi dan yang paling menentukan nanti adalah sertifikasi desain yang akan dikeluarkan oleh BBWS Nusa Tenggara 1.
“Sebelum sertifikasi terbit, pasti akan dites dan diuji coba di laboratorium hidrolika untuk mengetahui model pengaliran dan berapa umur bendungan,” sebutnya.
Pemantapan desain perlu dilakukan, agar manfaat dari bendungan ini bisa makimal untuk memenuhi kebutuhan air irigasi masyarakat. Bahkan rencana yang diari bendungan ini mencapai 4.500 hektare dengan intensitas tanamnya mencapai 250 persen.
“Bendungan ini dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang direncanakan sekitar 163 liter per detik,” jelasnya.
Berdasarkan hasil analisis, lanjutnya, rencana pembangunan bendungan ini membutuhkan lahan sekitar 300,49 hektare. Rinciannya lahan pertanian sekitar 74 hektare, tegalan 125 Hektare dan kawasan hutan sekitar 141 hektare.
“Total luasan lahan terdampak pembangunan sudah kita data, kami juga masih menunggu reviu desain bendungan untuk proses lebih lanjut,” tukasnya. (ils)
