Mataram (Suara NTB) – Proses negosiasi panjang akhirnya berbuah manis. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (dulu Balai Guru Penggerak,red) akhirnya mau direlokasi. Proses relokasi diberi batas waktu hingga akhir Desember.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri ditemui di ruang kerjanya pada, Rabu, 15 Oktober 2025 menyampaikan, pihaknya telah memanggil Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memastikan kejelasan dari surat yang dikirim bulan September.
Mereka akhirnya setuju meninggalkan lahan tersebut atau direlokasi. BGTK akan menempati Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata di Jalan Majapahit, Kelurahan Dasan Agung. “Kita sudah panggil mereka ke sini. Mereka mau pindah ke tempat yang kita tawarkan sebelumnya,” terang Alwan.
Alwan mengakui terjadi tarik ulur perihal relokasi tersebut. Perwakilan BGTK menyampaikan keinginan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Dasar dan Menengah Republik Indonesia, agar lahan baru yang ditempati dihibahkan. Namun demikian, Pemkot Mataram tidak bisa menghibahkan lahan dengan pertimbangan masih butuh lahan. “Mereka memaklumi kondisi yang kita sampaikan,” katanya.
Proses pindah kantor tidak bisa dilakukan secepat mungkin. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kata Alwan, sedang melakukan perubahan nomenklatur, sehingga pejabat di kementerian sedang melakukan penyesuaian.
Mantan Kepala Dinas Perdagangan ini menambhakan, Pemkot Mataram memberikan toleransi untuk pindah kantor sampai akhir bulan Desember 2025. “Tetapi kita minta mereka menyampaikan lebih awal supaya kita melakukan persiapan-persiapan,” jelasnya.
Alwan menegaskan status lahan baru yang ditempati BGTK di Jalan Majapahit sifatnya pinjam pakai. Kontrak pemanfaatan lahan selama lima tahun. Mereka diberikan kesempatan memperpanjang kembali selama lima tahun, sehingga akumulasi peminjaman lahan selama 10 tahun.
Peralihan aset lahan kata dia, akan memberikan dampak positif. Pasalnya, Pemkot Mataram bisa menempatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, sehingga memberikan rasa kenyamanan dan mempermudah koordinasi.
Apalagi lanjut Alwan, pusat pemerintahan akan digeser ke kawasan Selatan, sehingga mempercepat kordinasi serta menata kembali OPD yang belum memiliki kantor.”Seperti Dinas Sosial tidak memiliki kantor. Kita bisa tata OPD ini,” tambahnya. (cem)
