MASYARAKAT di Lingkungan Pesinggahan, Pagesangan Barat Kecamatan Mataram sedang menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat. Struktur ekonomi lokal yang mayoritas bergantung pada sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, menjadikan mereka sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan minimnya dukungan modal dari pemerintah.
Sebagian besar masyarakat Pesinggahan menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian sebagai pedagang kecil. “Apa yang didapat hari ini, itu yang dimakan besok,” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM. Ia menggambarkan betapa rapuhnya ketahanan ekonomi masyarakat setempat.
Ketika para pedagang ini tidak bisa berjualan karena berbagai faktor, termasuk pasar yang sepi atau daya beli yang menurun, modal usaha pun otomatis tergerus. Dalam kondisi seperti itu, banyak warga yang terpaksa bekerja dari pagi hingga petang hanya demi bisa bertahan, sambil tetap berupaya menjaga aktivitas keagamaan dan sosial seperti mengajar zikir di berbagai tempat.
Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya akses terhadap tambahan modal. Munawir menyampaikan, hingga kini belum ada regulasi konkret dari pemerintah terkait penyediaan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil di daerah tersebut. Padahal, kebutuhan akan suntikan modal sangat mendesak.
“Pemerintah harus mengupayakan model pembiayaan yang tepat agar masyarakat bisa bertahan menghadapi resesi,” ujarnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini juga menekankan bahwa kondisi saat ini sudah memasuki tahap resesi, di mana selisih antara harga kebutuhan dasar dan harga komoditas seperti emas sangat mencolok. “Harga emas sudah hampir tiga juta rupiah, sementara kebutuhan dasar tetap tinggi dan pasar semakin sepi,” tambahnya.
Pasar yang lengang dan minimnya pembeli memperparah situasi. Daya beli masyarakat yang menurun disinyalir sebagai penyebab utama, karena masyarakat tak lagi memiliki uang lebih untuk membeli kebutuhan di luar yang paling dasar.
Menurut Munawir, tawa masyarakat menyimpan duka dan keputusasaan. “Dalam hati mereka, ada kesedihan yang mendalam karena sulitnya mempertahankan usaha tanpa modal,” ucapnya.
Politisi PPP ini menyoroti bahwa selama ini berbagai upaya pengajuan bantuan modal melalui jalur politik, seperti pokok pikiran (pokir) anggota dewan, belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menjadikan penyediaan modal usaha sebagai bagian dari kebijakan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Munawir mengajak seluruh elemen, termasuk pemerintah, untuk lebih serius memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, dukungan modal usaha bukan hanya soal angka, melainkan tentang keberlangsungan hidup masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang berat.
“Ini adalah kebutuhan dasar. Jangan dianggap sepele. Jika masyarakat tidak bisa mempertahankan usahanya, maka dampaknya bisa lebih luas lagi terhadap kestabilan sosial dan ekonomi daerah,” pungkasnya. (fit)
