ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari Dapil (daerah pemilihan) Sandubaya, Herman, A.Md., menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap masih tingginya angka stunting di wilayahnya. Ia menilai, kondisi ini merupakan bukti nyata dari belum optimalnya kinerja Pemkot Mataram dalam menekan kasus stunting, terutama di Kecamatan Sandubaya dan Sekarbela.
“Saya sangat prihatin dan kecewa terhadap kinerja Pemkot Mataram melihat data yang menunjukkan kasus stunting masih sangat tinggi, khususnya di Sandubaya. Ini adalah bentuk kegagalan Pemkot yang sebelumnya selalu mengklaim bahwa angka stunting terus menurun,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin, 27 Oktober 2025.
Herman menegaskan, program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dicanangkan Presiden RI menjadi jawaban atas persoalan gizi buruk dan stunting di daerah. Namun, ia menilai Pemkot Mataram belum menunjukkan dukungan maksimal terhadap program nasional tersebut.
“Pemkot Mataram masih terkesan ‘wait and see’. Mereka baru proaktif setelah ada instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri. Padahal, dari awal sudah diminta untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program MBG ini,” katanya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, Pemkot harus terlibat aktif melalui pengawasan lintas OPD (organisasi perangkat daerah), terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar dapur-dapur MBG di setiap sekolah dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak.
Herman juga menyoroti munculnya kecenderungan beberapa pihak yang menyalahkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atas berbagai kendala di lapangan. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut keliru dan tidak berdasar.
“Jangan membebankan semua kepada SPPG. Ini program baru berjalan kurang dari satu tahun. Justru Kepala Dinas dan puskesmas harus aktif memberikan edukasi dan pengawasan. SPPG itu pelaksana teknis di sekolah, bukan pengambil kebijakan,” tegasnya.
Herman juga menilai pernyataan pejabat dinas yang cenderung menyalahkan SPPG adalah hal yang tidak bijak. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah memperkuat kolaborasi antara puskesmas, sekolah, dan OPD terkait agar pelaksanaan program MBG lebih efektif.
Herman mengapresiasi sejumlah kemajuan di lapangan. Berdasarkan hasil pantauannya, sebagian besar dapur MBG di Kota Mataram sudah beroperasi dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
“Secara umum, dapur-dapur MBG sudah berjalan dengan baik. Ada masukan dari masyarakat, terutama terkait variasi menu, tapi itu hal wajar. Yang penting, pengelolanya mau terbuka dan menindaklanjuti setiap keluhan,” ujarnya.
Ia berharap, Pemkot Mataram berani menargetkan penurunan angka stunting hingga nol persen, sebagaimana arahan Presiden. Untuk mencapai itu, ia menegaskan pentingnya dukungan anggaran daerah dan sinergi lintas sektor.
“Program MBG ini tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah pusat sudah memberikan arahan dan dukungan anggaran. Sekarang tugas pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan, edukasi, dan keterlibatan semua pihak berjalan efektif,” tandasnya.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menekan angka stunting dan meningkatkan asupan gizi anak-anak usia sekolah. Program ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari sekolah (melalui SPPG), puskesmas, hingga OPD terkait di daerah. Tujuannya agar anak-anak terbiasa sarapan dengan menu sehat dan bergizi, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. (fit)
