Giri Menang (Suara NTB) – Rasa gelisah dialami ribuan non-ASN Lombok Barat (Lobar) setelah muncul kabar bahwa sebagian besar tenaga non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun akan diputus kontrak akibat penataan Kepegawaian Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Adanya inisiatif Pemkab menggelar Job Fair bagi non-ASN bukan solusi bagi non-ASN, sebab banyak yang tidak memenuhi kualifikasi perusahaan.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Lobar Romi Rahman, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi besar bagi masyarakat.
Romi menyebutkan, berdasarkan data sementara, lebih dari seribu tenaga honorer di Lobar terindikasi akan kehilangan pekerjaannya. “Ini kondisi yang menimbulkan kegelisahan di kalangan teman-teman honorer. Selain menambah angka pengangguran, juga bisa memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan sosial,” ujarnya di Gerung, Selasa, 28 Oktober 2025.
Menurutnya, banyak di antara para honorer tersebut telah bekerja bertahun-tahun tanpa kejelasan status dan kesejahteraan yang layak.
“Mereka sudah lama mengabdi, menerima hak yang terbatas, dan sekarang justru terancam dirumahkan. Ini tidak adil,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Romi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Bupati, perlu bersikap bijak dalam menghadapi persoalan ini. “Undang-undang memang mengatur penataan kepegawaian, tapi bukan berarti semuanya harus diberhentikan tanpa solusi. Harus ada kebijakan transisi yang manusiawi,” katanya.
Ia menilai, jika dilihat dari kemampuan fiskal daerah tahun ini, seharusnya pemerintah masih bisa mengakomodasi sekitar 1.600 tenaga honorer untuk tetap bekerja, terutama melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Ini soal keadilan dan kemanusiaan. Mereka sudah mengabdi lama, jangan sampai perjuangan mereka berakhir tanpa penghargaan,” tambahnya.
Menanggapi inisiatif pemerintah menggelar Job Fair atau Expo ketenagakerjaan, Romi menilai langkah tersebut belum tepat sasaran. “Job fair itu bagus, tapi sering kali tidak relevan dengan kondisi para honorer. Banyak dari mereka yang usianya sudah tidak sesuai dengan kriteria industri atau perusahaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar honorer yang akan dirumahkan sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja swasta. “Job fair ini semestinya diprioritaskan bagi mereka yang terdampak langsung dari kebijakan PHK honorer, bukan sekadar formalitas acara,” tandasnya.
Romi mendesak agar kebijakan perumahan honorer ini dikaji ulang secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. (her)
