Giri Menang (suarantb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyarankan agar para tenaga honorer non-database di Lobar yang dirumahkan untuk tidak berdiam diri, terutama jika mereka menjadi korban pungutan atau dimintai uang selama proses perekrutan dan perpanjangan kontrak.
Bupati mengajak masyarakat dan para honorer Lobar yang merasa dirugikan untuk berani melapor jika memiliki bukti kuat terkait indikasi pungli. LAZ bahkan berupaya membantu untuk memulihkan kerugian finansial yang dialami para honorer.
“Kalau ada yang bayar, silakan dilaporkan, umpamanya menyampaikan ke Inspektorat. Nanti kita bantu untuk memfasilitasi,” tegasnya, Jumat (31/10/2025).
Terkait tuntutan agar pejabat yang diduga terlibat ditindak, Bupati memberikan jawaban normatif yang mengacu pada aturan dan hukum. Ia menolak mengambil tindakan hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti yang valid.
“Makanya kan tidak mungkin kita cukup dengan diduga. Tunjukkan buktinya, nanti saya ikut bantu uruskan,” tantangnya, menekankan pentingnya pembuktian hukum dalam proses penindakan.
Bupati Lobar juga menyoroti akar masalah utama, yakni maraknya tenaga kerja non-database (honorer) di lingkungan Pemkab Lobar. Status tenaga kerja non-database ini seharusnya sudah dilarang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun temuan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.
“Non-database ini kan seharusnya tidak lagi ada, karena sudah ada larangan. Tapi hasil temuan Inspektorat sampai satu dinas sampai angkat sampai 80, ada apa?” ungkap Bupati.
Pemda Berharap Honorer Lobar Layangkan Pengaduan Resmi
Oleh karena itu, Pemda sangat berharap para korban pemutusan kontrak kerja dapat melayangkan pengaduan resmi, termasuk merinci siapa yang meminta bayaran dan berapa nominalnya. Pengaduan ini akan menjadi kunci bagi Pemda untuk memfasilitasi pertemuan dan menuntaskan masalah.
“Bila perlu sebenarnya saya berharap ada pengaduan. Teman-teman (honorer Lobar) yang sekarang yang harus diputus ini mengadu, dia bayar lewat siapa, berapa banyak, supaya kita bisa bantu,” harapnya.
Menurut LAZ bila perlu ada relawan atau lembaga yang bisa membuka aduan bagi honorer atau non-ASN Lobar yang merasa jadi korban dan memiliki bukti dimintai uang oleh oknum tertentu.
Dengan adanya laporan resmi, Pemda berjanji untuk memverifikasi lebih lanjut tindakan tersebut. Bupati akan menindak tegas sesuai aturan siapa pun yang terlibat. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menuntaskan masalah secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (her)
