Giri Menang (Suara NTB) – Ketua Fraksi PPP DPRD Lombok Barat (Lobar), Muhali angkat bicara terkait nasib puluhan honorer yang diberhentikan. Fraksi PPP membela honorer dan mendorong Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengevaluasi jajaran OPD yang terlibat dalam proses pemberkasan data honorer.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar ini menilai, persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para honorer Lobar itu. Ia meyakini para peserta telah melengkapi seluruh persyaratan saat mengikuti proses seleksi.
“Saya yakin berkas mereka lengkap. Mustahil mereka main-main dengan dokumen yang menentukan masa depan mereka,” ujarnya kepada media, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, kesalahan input data justru mengarah pada dugaan kekeliruan. Khususnya dalam proses administrasi yang dilakukan sebelumnya. Karena itu, ia meminta Pemkab mengevaluasi pihak yang bertanggung jawab dalam proses penginputan data tersebut.
“Yang harus dievaluasi itu siapa yang menginput data dan siapa yang memprosesnya saat itu,” kata legislator dari PPP tersebut.
Muhali menegaskan dalam persoalan ini, tidak tepat jika kesalahan sepenuhnya jatuh kepada Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Apalagi prosesnya terjadi sebelum LAZ menjabat sebagai Bupati Lobar.
“Kalau menyalahkan pemerintah daerah mungkin bisa saja. Tetapi kalau langsung menyalahkan bupati, saya kira tidak elok,” ujarnya.
Politisi PPP itu meminta semua pihak melihat kronologi persoalan secara utuh sebelum menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab. Selain evaluasi internal, DPRD Lobar juga meminta Pemkab segera mencari solusi bagi 31 honorer Lobar yang terdampak. Muhali menilai para honorer tersebut menjadi korban dari persoalan administrasi yang belum tentu mereka lakukan sendiri.
“Kami mendorong bupati memberikan solusi. Mereka ini mencari nafkah dan memperjuangkan masa depan mereka,” katanya.
Ia mengaku sulit menerima anggapan bahwa para peserta sengaja memasukkan data yang tidak sesuai. Menurutnya, setiap pelamar tentu berusaha memastikan dokumen yang diajukan benar agar bisa lolos menjadi ASN.
“Ini cita-cita mereka menjadi PPPK. Saya yakin berkas itu diperiksa dengan sangat serius,” ujarnya. (her)
