Mataram (suarantb.com) – Realisasi belanja negara di Provinsi NTB sudah mencapai Rp19.606,81 miliar, atau 70,92% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang Rp4.833,53 miliar, dialokasikan untuk layanan publik di daerah. Sektor pendidikan menyerap Rp1.421,86 miliar, ekonomi Rp930,42 miliar, kesehatan Rp148,38 miliar, dan agama Rp164,62 miliar.
Demikian keterangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Ratih Hapsari Kusumawardani, akhir bulan Oktober 2025 ini.
Ia menjelaskan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercapai Rp14.773,28 miliar atau 75,10%. Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam mencapai Rp1.765,89 miliar, serta DBH pajak sebesar Rp782,56 miliar. Dana Desa Rp988,36 miliar mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, ketahanan iklim, serta pengembangan potensi desa.
Menurut Ratih, pemerintah terus menggulirkan sejumlah program kesejahteraan untuk menjaga daya beli kelompok rentan. Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar Rp3,76 miliar disalurkan ke 6.269 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3 menyasar 34.563 KPM senilai Rp24,86 miliar.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) mencapai Rp69,81 miliar untuk 21.030 penerima. Selain itu, Bantuan Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI) tersalurkan Rp6,38 miliar kepada 8.379 penerima.
Di sektor pendidikan, beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja mencapai Rp19,01 miliar. Rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan terserap Rp3,15 miliar.
Pemerintah juga menyalurkan subsidi pupuk Rp544,64 miliar dan subsidi listrik Rp452,1 miliar untuk 1,16 juta pelanggan.
“Subsidi ini menjaga biaya produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Kinerja Fiskal Provinsi NTB Tunjukkan Tren Positif
Sementara itu, kinerja fiskal Provinsi NTB menunjukkan tren positif hingga 30 September 2025. Realisasi pendapatan negara di NTB mencapai 64,01%, sementara belanja mencapai 70,92%.
Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.970,3 miliar atau 55,4% dari target APBN. Kinerja positif ini ditopang aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan besar dan eceran serta jasa keuangan. Penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri Rp112,75 miliar, PPh 21 Rp35,93 miliar, dan PPh Badan Rp28,56 miliar.
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp70,58 miliar atau 54,6% dari target. Bea Masuk menyumbang Rp37 miliar, terdorong meningkatnya impor barang modal terutama untuk infrastruktur smelter.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) NTB mencapai Rp719,43 miliar, atau 114,2% dari target. Kontribusi terbesar berasal dari jasa kesehatan dan pendidikan sebesar Rp353,32 miliar, layanan paspor Rp27,46 miliar, serta administrasi kendaraan bermotor Rp55,71 miliar. Pemerintah juga meraih Rp19,76 miliar dari pemanfaatan wisata alam. (bul)
