KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menilai langkah lima pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai hal yang positif dan patut diapresiasi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tersebut menyampaikan bahwa keikutsertaan para pejabat itu menunjukkan keberanian untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi.
“Bagus dan positif. Artinya mereka berani berkompetisi di tingkat provinsi dan secara alami akan terjadi sirkulasi elit,” ujar Wardana kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, dinamika tersebut merupakan bagian dari proses karier aparatur sipil negara (ASN) yang wajar dalam sistem birokrasi. Ia mengingatkan agar keikutsertaan para pejabat tersebut tidak ditafsirkan secara negatif.
“Jangan men-judge bahwa mereka mengikuti kompetisi di provinsi diartikan sebagai sebuah kebosanan atau kejenuhan di Pemkot Mataram, tetapi lebih sebagai upaya untuk meniti karier ke jenjang yang lebih tinggi. Itu harus diapresiasi, bukan dipunishment,” tegasnya.
Meski demikian, Wardana tidak menampik bahwa partisipasi lima pejabat tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan sementara di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mataram.
“Pasti akan terjadi kekosongan sementara dan itu tentu bisa mengganggu kinerja OPD,” katanya.
Namun, ia meyakini kondisi tersebut dapat diantisipasi melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt) agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Ia juga berharap proses seleksi berjalan transparan dan objektif sesuai prinsip meritokrasi.
Lebih lanjut, anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini menilai fenomena ini bisa menjadi refleksi bagi sistem pembinaan karier di lingkungan Pemkot Mataram. Ia membuka kemungkinan bahwa sebagian pejabat melihat peluang karier di tingkat kota sudah terbatas.
“Bisa jadi mereka melihat sistem meritokrasi di Pemkot Mataram tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga peluang untuk karier yang lebih tinggi sudah mentok,” ungkapnya.
Wali Kota Mataram sebelumnya menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang mengikuti seleksi JPTP tersebut apabila tidak berhasil lolos. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan kinerja dan komitmen pejabat tetap optimal dalam menjalankan tugasnya di daerah.
Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, memastikan akan terus memantau perkembangan seleksi tersebut serta dampaknya terhadap kinerja birokrasi di Kota Mataram.
Wardana menegaskan, kompetisi yang sehat di lingkungan ASN merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi profesional dan berdaya saing, baik di tingkat kota maupun provinsi. (fit)
