Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, tidak terpengaruh informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi human papillomavirus (HPV). Orang tua juga diminta tidak menolak pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak perempuan usia 11 tahun atau siswa kelas V sekolah dasar (SD).
Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya penolakan dari sejumlah orang tua terhadap pemberian vaksin HPV. Vaksinasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah infeksi HPV yang menjadi salah satu penyebab utama kanker serviks atau kanker leher rahim.
Kepala Dinkes Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, mengatakan program vaksinasi HPV diberikan pemerintah secara gratis sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan anak sekaligus upaya membangun kekebalan kelompok di masyarakat.
“Program ini diberikan secara gratis untuk melindungi kesehatan anak dan tumbuh kembang mental,” ujar Emirald, Kamis (13/8).
Ia menyebutkan, cakupan pelaksanaan vaksinasi HPV di Kota Mataram pada 2025 mencapai sekitar 79 persen. Pada 2026, Dinkes menargetkan cakupan vaksinasi dapat mencapai 100 persen dengan sasaran sebanyak 7.851 anak yang tersebar di sekitar 202 sekolah negeri dan swasta di Kota Mataram.
Dari total sasaran tersebut, sebanyak 4.093 anak merupakan siswi kelas V SD atau anak perempuan usia 11 tahun. Sementara 3.758 lainnya merupakan remaja perempuan usia 15 tahun atau siswi kelas IX SMP, termasuk anak yang sebelumnya belum pernah menerima vaksin HPV melalui program imunisasi kejar.
Menurut Emirald, program imunisasi tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada anak dalam jangka panjang. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi menyesatkan mengenai vaksin yang beredar di tengah masyarakat.
“Kami berharap jangan ada resistensi, jangan ada hoaks yang mengatakan vaksin ini berbahaya. Program ini sangat baik untuk kesehatan dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Emirald mengakui masih terdapat kecenderungan sebagian orang tua menolak vaksinasi karena terlebih dahulu terpengaruh informasi yang menakutkan. Padahal, penolakan vaksinasi dapat memengaruhi pencapaian cakupan imunisasi dan efektivitas kekebalan kelompok di masyarakat.
Ia menegaskan, Dinkes Kota Mataram terbuka untuk memberikan penjelasan apabila masyarakat maupun orang tua membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai vaksin HPV. Pihaknya bahkan siap menghadirkan tenaga ahli untuk memberikan sosialisasi dan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat.
“Kalau memang butuh sosialisasi, kami siap menghadirkan ahlinya untuk memberikan penjelasan. Yang penting jangan sampai ada penolakan karena ketika satu orang terkena, akan berdampak pada sistem kesehatan dan kekebalan kelompok,” katanya.
Karena itu, Dinkes berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah dan orang tua, dapat mendukung pelaksanaan vaksinasi HPV. Program tersebut menjadi bagian dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2026.
Dukungan masyarakat dinilai penting agar cakupan imunisasi dapat mencapai target sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari risiko penyakit yang dapat mengancam kesehatan mereka di masa mendatang. (pan)
