PEMERINTAH Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, mengusulkan tiga program prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) 2027. Ketiga program tersebut meliputi pengelolaan sampah melalui program tempah dedoro, revitalisasi saluran drainase, serta pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan.
Lurah Cilinaya, I Ketut Somearta, mengatakan usulan tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat dari 10 lingkungan yang dihimpun melalui kepala lingkungan.
“Ketiga program ini merupakan kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah di tingkat lingkungan,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, program utama yang menjadi fokus saat ini adalah pengelolaan sampah berbasis tempah dedoro organik, sebagai tindak lanjut instruksi Wali Kota Mataram dalam menangani persoalan sampah.
“Sampah menjadi perhatian utama. Tahun ini kita mulai dorong pelaksanaan tempah dedoro organik,” jelasnya.
Saat ini, dari 10 lingkungan di Kelurahan Cilinaya, program tempah dedoro baru terealisasi di satu lingkungan, yakni Karang Jasi. Sementara sembilan lingkungan lainnya masih dalam tahap persiapan. Pihak kelurahan menargetkan setiap lingkungan memiliki sekitar 10 unit tempah dedoro, sehingga total kebutuhan mencapai 100 unit.
Selain pengelolaan sampah, perbaikan infrastruktur drainase juga menjadi prioritas mendesak. Ketut menyebutkan, sejumlah saluran drainase di wilayahnya mengalami kerusakan, pendangkalan, bahkan tertutup oleh bangunan warga yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah drainase di sepanjang Jalan Ismail Marzuki, khususnya di Lingkungan Karang Tapen. Kondisi tersebut kerap menyebabkan genangan air saat musim hujan.
“Kalau hujan, genangan bisa bertahan hingga satu jam karena saluran tidak berfungsi optimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hampir seluruh lingkungan mengusulkan perbaikan drainase, baik berupa normalisasi maupun pembangunan baru. Karena itu, pihaknya berharap program tersebut dapat direalisasikan pada 2027.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala berupa keberadaan lapak pedagang yang berdiri di atas saluran drainase, sehingga menyulitkan proses perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait, seperti Dinas PUPR dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, guna melakukan penertiban.
“Penertiban itu kewenangan dinas terkait. Kami di kelurahan hanya bisa berkoordinasi agar penanganan bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (pan)
