Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, memastikan sejumlah 450 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan program desa berdaya transformatif di empat desa segera berjalan. Tim pendamping telah menyelesaikan verifikasi dan validasi data.
“Kemarin hasil bimbingan teknis para pendamping memastikan penerima program yang sudah terverifikasi akan langsung kita eksekusi. Karena itu merupakan kebutuhan masyarakat,” Kata Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, kepada wartawan, Selasa, 21 April 2026.
Program desa berdaya dilaksanakan di empat desa yakni desa Lape, Labuhan Aji, Motong, dan Padasuka dengan jumlah penerima 450 KK. Para penerima program ini akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp7 juta dengan jenis usaha yang disesuaikan.
“Bantuan diterima Rp7 juta yang kita berikan bukan dalam bentuk fresh money, melainkan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh penerima. Kami juga akan tetap melakukan pendampingan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, pola pendampingan yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk dengan cara melakukan pemetaan potensi KK yang dibina. Hal itu dilakukan,agar jangan sampai dana yang sifatnya stimulan tersebut habis begitu saja dan tidak memberikan manfaat apapun.
“Jadi, KK ini akan didampingi selama dua bulan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga mereka tidak menjadi konsumtif dan betul-betul menjadi produktif,” Ucapnya.
Saat ini, jumlah pendamping yang berada di Sumbawa berjumlah 12 orang. Mereka akan mendampingi sekitar 50 KK. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari provinsi melainkan juga dari daerah untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan bantuan.
“Pendampingan tetap sama kami juga (DPMD) selain pendamping yang direkrut pemerintah provinsi. Kami juga akan memantau sehingga program kabupaten dan provinsi berjalan linear,” jelasnya.
Penyaluran bantuan akan langsung ditransfer melalui rekening masing-masing penerima untuk kegiatan produktif yang sudah dipetakan sebelumnya. Ia mencontohkan di bidang peternakan ayam, kambing, atau usaha tani sesuai potensi masing-masing desa.
Pemerintah nantinya akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana stimulus tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.
“Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” ujarnya. (ils)
