Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) memastikan ketersediaan stok gas elpiji 3 kilogram dalam kondisi aman untuk melayani kebutuhan masyarakat sepanjang tahun 2026. Hal ini ditegaskan guna meredam kekhawatiran warga terkait isu kelangkaan gas yang sempat mencuat di lapangan. Pihak Pemkab juga memperkuat pengawasan guna mencegah penyalahgunaan elpiji subsidi di masyarakat.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (Bupati LAZ) menyampaikan, berdasarkan data dari Pertamina dan Hiswana Migas, serapan elpiji hingga saat ini baru mencapai 35 persen dari total kuota tahunan. “Stok elpiji aman. Perhitungannya, jika serapan baru 35 persen di triwulan pertama ini, maka distribusi hingga akhir tahun akan tercukupi. Bahkan diprediksi ada surplus sekitar 11 persen,” ujar Bupati usai bertemu dengan perwakilan Pertamina Patra Niaga dan Pengurus Hiswana Migas NTB, Senin (4/5/2026).
Bupati menengarai, isu kelangkaan yang dirasakan masyarakat lebih disebabkan oleh faktor psikologis atau panic buying. Kekhawatiran akan situasi global memicu warga untuk menyetok gas melebihi kebutuhan normal. “Masalahnya bukan di stok, tapi ada kepanikan. Warga yang biasanya beli dua tabung, tiba-tiba beli empat untuk cadangan. Inilah yang menyebabkan distribusi terhambat karena stok tertahan di rumah-rumah, padahal itu hak warga lainnya,” jelas Bupati LAZ.
Menanggapi laporan adanya penyalahgunaan elpiji 3 kg oleh sektor usaha menengah ke atas seperti kafe dan sektor pertanian (tembakau), Bupati sudah menginstruksikan seluruh Camat di Lombok Barat untuk memperketat pengawasan.
Bupati LAZ menegaskan, penggunaan elpiji bersubsidi di luar peruntukan masyarakat miskin adalah pelanggaran aturan. Terkait adanya spekulasi harga di tingkat pengecer yang mencapai Rp30 ribu, pemerintah akan berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina untuk mengambil tindakan tegas. “Kami minta masyarakat tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi tetap merata,” imbuhnya.
Di tempat yang sama perwakilan PT Pertamina (Persero) juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong atau panic buying terhadap gas elpiji 3 kg. Meski sempat beredar isu kelangkaan di masyarakat, Pertamina menegaskan bahwa hingga saat ini proses suplai dan distribusi masih berjalan lancar sesuai rencana.
Sales Branch Manager LPG Pertamina, Tommy Wisnu Ramdani, mengungkapkan, fenomena yang terjadi di lapangan bukanlah kelangkaan stok, melainkan lonjakan permintaan akibat kekhawatiran masyarakat yang berlebihan.
“Suplai dan distribusi masih berjalan lancar sesuai planning. Isu kelangkaan yang kami lihat di lapangan justru dipicu faktor panic buying. Konsumen yang biasanya menyetok satu atau dua tabung, kini membeli hingga tiga sampai empat tabung sekaligus,” ujarnya.
Guna menjaga stabilitas distribusi, Pertamina rutin melakukan pengawasan bulanan. Bekerja sama dengan Ditjen Migas, Pertamina melakukan audit distribusi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak) mandiri maupun kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pemangku kepentingan terkait.” Kita juga turun melakukan inspeksi baik secara mandiri, maupun sidak kolaborasi,” paparnya.
Menanggapi adanya penggunaan elpiji 3 Kilogram oleh pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang tidak berhak, Pertamina telah berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan pengawasan bersama. “Dalam waktu dekat kami akan melakukan pengawasan. Jika ditemukan penggunaan yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Pertamina juga tidak segan-segan menindak tegas agen atau pangkalan yang melakukan penyalahgunaan. Sanksi yang disiapkan mulai dari surat peringatan hingga pemotongan alokasi stok bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan distribusi.
Terkait harga di tingkat pengecer yang melambung hingga Rp25 ribu hingga Rp30 ribu, Tommy menjelaskan, kewenangan pengawasan Pertamina dan pemerintah saat ini secara aturan baru mencapai tingkat pangkalan.
“Kami terus mendorong adanya regulasi harga di tingkat pengecer. Namun, sebagai langkah pencegahan, kami memberikan pembinaan kepada pangkalan agar hanya menyalurkan maksimal 10 persen dari alokasi mereka kepada pengecer, guna memastikan stok di pangkalan tetap tersedia bagi masyarakat langsung,” tutupnya. (her)
