Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan dugaan penipuan dan penggelapan pembayaran vendor MXGP oleh PT Samota Enduro Gemilang (SEG) terus berlanjut di Ditreskrimum Polda NTB. Terakhir, penyelidik telah meminta keterangan pihak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam perkara tersebut.
Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, Selasa (2/6/2026) mengatakan, keterangan dari Kemenpar menjadi salah satu fakta penting dalam penyelidikan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan sejumlah vendor ajang balap internasional itu.
Catur menyebutkan, pemeriksaan terhadap Kemenpar untuk memastikan sumber pendanaan utama penyelenggaraan MXGP yang selama ini disebut-sebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pihak Kemenpar lanjutnya, memastikan tidak ada alokasi anggaran pemerintah pusat untuk penyelenggaraan MXGP 2023.
“Kalau soal sponsorship kami belum masuk ke sana. Sementara yang kami dalami dari Kementerian Pariwisata, karena sebelumnya ada informasi bahwa sumber dananya berasal dari pemerintah,” jelasnya.
Catur menilai dugaan pelanggaran lebih mengarah pada unsur penipuan dibandingkan penggelapan. Menurutnya, unsur penggelapan masih sulit diterapkan karena belum ditemukan objek yang secara nyata digelapkan.
“Mungkin penggelapan tidak bisa, karena apa yang digelapkan. Tapi kalau penipuan masuk,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat janji pembayaran yang disampaikan kepada vendor agar ikut terlibat dalam penyelenggaraan MXGP. Namun setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.
“Memang tidak ada perjanjian tertulis, tetapi ada komunikasi dan kesepakatan yang berjalan karena sebelumnya sudah sering bekerja sama,” ujarnya.
Penyidik juga menyoroti penyelenggaraan MXGP yang diduga tetap dijalankan meski sumber pendanaan belum jelas. “Ibaratnya mengadakan acara, tapi uangnya tidak ada,” bebernya.
Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Arisandi mengatakan pemeriksaan terhadap pihak Kemenpar dilakukan untuk memastikan keberadaan anggaran yang selama ini disebut berkaitan dengan pelaksanaan MXGP.
“Apakah memang anggaran itu ada, atau sempat ada lalu ditiadakan karena efisiensi, itu yang masih kami dalami,” kata dia.
Hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik telah meminta keterangan dari sedikitnya tiga vendor pelapor dan enam orang yang berasal dari jajaran direksi PT Samota Enduro Gemilang (SEG). Selain itu, sejumlah dokumen terkait penyelenggaraan MXGP di NTB juga telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan.
Perkara ini berawal dari laporan sejumlah vendor yang mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan sesuai kesepakatan kontrak. (mit)
