Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa akan menggandeng atau melibatkan kepala desa untuk menekan adanya korban di kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sosialisasi ke desa-desa terus intens dilakukan, agar masyarakat paham modus perdagangan orang.
“Kami tetap akan memberikan atensi terkait penempatan CPMI ke sejumlah negara yang membuka lowongan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan salah satunya TPPO termasuk menggandeng kepala desa,” kata Kadis Nakertrans H. Khaeruddin, kepada Suara NTB, Senin (8/6).
Menurutnya, keterlibatan para kepala desa dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat menjadi sangat penting. Sebab aparatur desa yang paling dekat dengan masyarakatnya, sehingga mereka bisa mendeteksi lebih awal yang akan berangkat menjadi CPMI baik ke Timur Tengah maupun ke negara lainnya.
“Pemerintah kabupaten hampir tidak memiliki kewenangan untuk memantau keberangkatan CPMI, sehingga kades memiliki peran cukup penting untuk memantau warganya agar tidak menjadi korban TPPO, ” ujarnya.
Bahkan Pemdes diminta untuk proaktif jika ada perusahaan yang melakukan perekrutan di desa dengan meminta izin kepada perangkat desa mulai tingkat kepala wilayah hingga kepala desa. Hal itu dilakukan sebagai pola antisipasi hal yang tdak diinginkan bahkan jika ditemukan kejanggalan diminta untuk melaporkan ke pemerintah untuk disikapi.
“Jaring awalnya dari desa, jika desa memberikan proteksi terhadap masyarakatnya dengan meminta kelengkapan izin perusahaan yang akan melakukan perekrutan agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, ” ucapnya.
Selain itu, para CPMI juga dimintai untuk memantau informasi di Aplikasi Siap Kerja untuk memastikan perusahaan tempat mereka bekerja terdaftar. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, apalagi di Timur Tengah sudah banyak persoalan yang menimpa CPMI.
“Kami minta CPMI untuk menjadi CPMI cerdas untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, terutama kaitannya dengan perusahaan yang melakukan perekrutan, ” ujarnya.
Disinggung terkait jumlah CPMI yang akan berangkat ke timur tengah pasca moratorium dicabut, ia mengaku hingga saat ini sudah ada perusahaan yang mengajukan permohonan penempatan CPMI ke Timur Tengah. Kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan khusus untuk menekan kasus TPPO.
