Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, setuju diterapkan digitalisasi retribusi di pasar tradisional. Hal ini sebagai upaya mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah menegaskan, kebijakan Pemkot Mataram menerapkan digitalisasi di pasar tradisional, pelayanan parkir dan pelayanan retribusi sampah dinilai sebagai langkah positif.
Pihaknya mendukung kebijakan tersebut, guna mencegah kebocoran retribusi daerah. “Kalau kami sangat mendukung digitalisasi retribusi pasar tradisional ini,” terangnya.
Menurutnya, kebijakan digitalisasi ini perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sebab, tantangan dihadapi adalah kesiapan dari pedagang. Rata-rata kata Irwan, pedagang tidak mau ribet membayar retribusi dengan berbagai alasan. Diantaranya, tidak paham teknologi, tidak memiliki telepon pintar (smart phone) dan lain sebagainya. “Pedagang terkadang tidak mau ribet,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram mengharapkan, kendala teknis yang dihadapi pedagang perlu dicarikan solusi. Misalnya, pedagang memiliki barcode berbeda-beda atau menggunakan kartu untuk transaksi pembayaran retribusi.
Selain itu kata dia, perlu kesiapan dari bank untuk memfasilitasi pembayaran retribusi tersebut.
Dikatakan, penerapan kebijakan ini perlu disosialisasikan ke pedagang, sehingga mengetahui perubahan pola transaksi pembayaran retribusi. “Iya, kita perlu sosialisasikan sebelum diterapkan di pasar tradisional,” katanya.
Irwan menyebutkan, target retribusi pasar tradisional tahun 2026, mencapai Rp8,25 miliar. Realisasi sampai bulan April baru mencapai 25 persen atau sekitar Rp2 miliar lebih.
Pihaknya berupaya untuk meningkatkan capaian retribusi agar mencapai terpenuhi sesuai target yang ditetapkan oleh Pemkot Mataram.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri sebelumnya mengatakan, pihaknya ingin menerapkan digitalisasi pada layanan retribusi di pasar tradisional, parkir, dan layanan retribusi persampahan. Tujuannya mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta mencegah kebocoran.
Khusus pembayaran non tunai retribusi parkir sudah diterapkan, tetapi belum secara maksimal diterapkan. Berbagai kendala dihadapi mulai dari kepatuhan jukir, pelanggan yang enggan mau ribet dan lain sebagainya. “Saya maunya pembayaran retribusi ini non tunai. Di pasar tradisional kita terapkan digitalisasi pembayaran retribusi,” ujarnya.
Upaya optimalisasi PAD kata Alwan, perlu dipersiapkan secara matang mulai dari aplikasi, kesiapan SDM, infrastruktur pendukung dan lain sebagainya. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi kendala di lapangan.(cem)
