Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengajukan perluasan Program Kampung Nelayan menjadi 16 desa pesisir. Jumlah ini naik dari usulan awal yang hanya mencakup enam desa yang sebelumnya lolos tahap administrasi dan survei lapangan. Penetapan akhir masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Tajuddin, SH., M. Si., menyampaikan,jumlah desa yang masuk program Kampung Nelayan Merah Putih bertambah dari sebelumnya enam desa menjadi enam belas desa. Kampung nelayan tersebar di empat kecamatan yakni, di Sape, Sanggar, Lambu dan Langgudu.
“Sekarang final 16 desa. 16 desa tersebut ada tersebar di empat kecamatan yakni di Sape, Sanggar, Lambu dan Langgudu. Langgudu paling banyak,” sebutnya, Senin (22/6).
Ia merinci, di Kecamatan Sape meliputi Desa Lamere, Buncu, Sangia, dan Bajo Pulau. Kecamatan Lambu hanya Desa Lambu. Kecamatan Sanggar mencakup Desa Kore, Sandue, Boro, dan Piong. Sementara di Kecamatan Langgudu meliputi Desa Rompo, Karumbu, Sembane, Dumu, Kangga, Karampi, dan Sarae Ruma.
Seluruh desa tersebut kata Tajuddin, merupakan hasil finalisasi usulan daerah setelah proses administrasi serta survei teknis di lapangan. Seluruh desa telah melewati tahapan verifikasi awal, termasuk survei kelayakan pada 13-20 April 2026 dan survei topografi pada 6-13 Mei 2026.
“Masih menunggu kebijakan lebih lanjut, yang pasti Kabupaten Bima untuk 16 desa itu insyaallah final,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabupaten Bima hanya mengusulkan sembilan desa pesisir dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, dalam proses administrasi awal, sejumlah desa tidak memenuhi kelengkapan dokumen.
Dari proses tersebut, enam desa sempat dinyatakan lolos administrasi dan berhak lanjut ke tahap survei lapangan, yakni Desa Kore Kecamatan Sanggar; Desa Karumbu dan Desa Rompo Kecamatan Langgudu; serta Desa Lamere, Desa Bajo Pulau, dan Desa Buncu Kecamatan Sape.
Program Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan, serta memperluas akses ekonomi berbasis hasil laut di tingkat desa. Dengan bertambahnya usulan menjadi 16 desa, Pemkab Bima kini menunggu verifikasi dan penetapan akhir dari pemerintah pusat sebelum program berjalan penuh di daerah. (hir)
