Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (PRKP), Kabupaten Sumbawa masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, terkait rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban kebakaran di desa Kalimango, Kecamatan Alas. Kajian ini berkaitan dengan skema pembiayaan.
“Masih dikaji oleh Kementerian untuk skema pembiayaannya, karena untuk penanganan bencana kebakaran berbeda dengan bencana alam lainnya terkait pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak musibah tersebut,” kata Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Dian Sidharta, kepada Suara NTB, Senin (22/6).
Saat kunjungan Wakil Menteri PKP H. Fahri Hamzah ke Sumbawa beberapa minggu lalu, ia berkomitmen untuk tetap berusaha merealisasikan pembangunan Huntap. Hanya saja untuk skema pembiayaan nantinya masih dilakukan kajian lebih lanjut.
Menurutnya, beberapa pola penanganan perumahan kepada masyarakat dengan mekanisme lain. Salah satunya mereka harus berada dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk ditangani lebih lanjut dengan skema pembiayaan APBD.
“Kita sudah siapkan pola yang lain melalui penanganan rumah bagi mereka yang berada dalam kategori MBR. Pola-pola ini yang akan kita coba nantinya, sembari menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian PKP,” jelasnya.
Disinggung terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan Huntap, Dian menyebutkan, kebutuhan anggaran diprediksi mencapai Rp1,5 miliar dengan estimasi masing-masing rumah akan mendapatkan anggaran pembiayaan sekitar Rp50 juta. Anggaran tersebut belum termasuk penataan kawasan.
Menurut dia, pembangunan rumah tidak akan dibedakan satu sama lain meskipun memiliki luas lahan yang berbeda. Sementara, pasca penanganan yang dilakukan pemerintah, pihaknya menyerahkan seutuhnya kepada masyarakat yang terdampak.
