Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir hingga akhir Juni 2026 mencapai sekitar Rp5 miliar. Capaian tersebut masih sekitar 27 persen dari target yang dibebankan tahun ini sebesar Rp18,5 miliar, sehingga Dishub berupaya mengoptimalkan penerimaan pada semester kedua.
Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan pihaknya masih memiliki waktu enam bulan untuk mengejar target penerimaan. Berbagai langkah akan dilakukan, mulai dari memaksimalkan potensi titik parkir, meningkatkan pengawasan petugas di lapangan, hingga mengevaluasi kinerja koordinator lapangan apabila target bulanan tidak tercapai.
“Kalau ingin mencapai target sesuai potensi yang ada di dashboard, yaitu sekitar Rp13,5 miliar, maka pendapatan per bulan harus lebih tinggi dari capaian saat ini. Kita masih memiliki kesempatan enam bulan lagi,” ujarnya, Senin (29/6).
Menurutnya, target PAD sebesar Rp18,5 miliar memang cukup berat. Berdasarkan potensi riil yang telah dipetakan melalui Sistem Informasi Juru Parkir (SiJUKIR), penerimaan yang realistis hingga akhir tahun berada pada kisaran Rp12 miliar hingga Rp13,5 miliar. Meski demikian, Dishub tetap akan berupaya mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan agar realisasi tidak terpaut terlalu jauh dari target.
Zulkarwin menjelaskan, SiJUKIR menjadi instrumen utama dalam memetakan potensi retribusi parkir di Kota Mataram. Seluruh titik parkir telah didata lengkap sehingga memudahkan pemerintah menghitung besaran potensi pendapatan dari masing-masing lokasi.
Saat ini terdapat 787 titik parkir yang telah terdaftar dalam sistem tersebut. Apabila seluruh titik parkir beroperasi secara optimal dan seluruh retribusi yang dipungut disetorkan secara konsisten, potensi pendapatan diperkirakan mampu mencapai angka yang telah dihitung dalam sistem.
“Kalau seluruh titik parkir itu memberikan pendapatan secara optimal dan konsisten, target yang kita tetapkan sebenarnya bisa tercapai,” katanya.
Ia mengakui, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah menjaga konsistensi penerimaan setiap bulan. Rata-rata PAD dari retribusi parkir masih berada di kisaran Rp800 juta per bulan.
Karena itu, Dishub menargetkan pendapatan bulanan dapat meningkat menjadi sekitar Rp900 juta. Dengan peningkatan tersebut, realisasi PAD hingga akhir tahun diharapkan bisa mendekati potensi yang telah dipetakan melalui SiJUKIR.
“Pendapatan per bulan sekarang sekitar Rp800 juta. Kita ingin meningkat menjadi Rp900 juta, tetapi memang capaiannya belum konsisten. Ada bulan yang naik, tetapi ada juga yang menurun,” jelasnya.
Untuk memastikan target dapat dikejar, Dishub akan terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap kinerja koordinator lapangan (korlap) apabila realisasi penerimaan tidak menunjukkan perkembangan sesuai target yang ditetapkan.
Menurut mantan Camat Selaparang ini, evaluasi diperlukan agar pengelolaan parkir semakin efektif dan potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan. Selain itu, pembinaan terhadap juru parkir juga akan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam penyetoran retribusi.
Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu realisasi PAD dari sektor retribusi parkir mencapai lebih dari Rp10 miliar. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp15 miliar. Pengalaman tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi Dishub untuk meningkatkan kinerja pengelolaan parkir sepanjang 2026 sehingga penerimaan daerah dari sektor tersebut dapat terus meningkat. (pan)
