Mataram (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal mengakui data kapal dan nelayan di NTB kurang akurat. Hal ini menyebabkan pihaknya kesulitan dalam melakukan pendataan jumlah kapal dan nelayan yang dapat berdampak pada ekosistem kelautan dan perikanan di daerah.
Sebagai daerah yang masuk dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 573 yang meliputi wilayah perairan bagian utara NTB yang mencakup perairan Selat Lombok hingga Laut Flores, serta WPP 713 yang meliputi wilayah perairan Samudra Hindia di bagian selatan Jawa hingga NTB, Laut Sawu, hingga perairan barat daya. Iqbal menilai nelayan termasuk juga pemerintah wajib menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan di NTB.
“Akurasi data itu tidak se presisi yang kita inginkan. Saya merasa punya 2 WPP di 573 dan di 713 itu rasanya sebuah amanah yang tidak ringan gitu. Karena artinya bahwa Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini diberikan juga amanah bukan saja untuk menangkap isinya tetapi juga untuk merawat dan memastikan sustainability dari kedua WPP ini,” ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurutnya, masalah akurasi data ini menjadi fokus yang harus diselesaikan. Selama kurun waktu satu tahun menjadi gubernur, ia mengaku kerap menemukan data yang kurang akurat. Termasuk juga di sektor kelautan dan perikanan. Sejauh ini, lanjutnya beberapa data di NTB belum bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan.
“Tetapi saya tahu bahwa teman-teman saya di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah bekerja jukir balik. Untuk mem-feeding data buat kita, sehingga kita bisa membuat sebuah kebijakan yang evident based policy gitu. Kita tidak ingin buat kebijakan based on instinct, based on feeling,” katanya.
Ia menilai, setiap kegiatan yang dilakukan sia-sia karena belum adanya data valid mengenai fokus yang akan diselesaikan. Karena kekurangan data ini, beberapa kegiatan terkesan hanya buang-buang anggaran, karena dampak yang diinginkan tidak tercapai.
Meski begitu, ia tidak menampik melakukan pendataan sektor kelautan dan perikanan cukup sulit, karena wilayah laut tidak memiliki batas yang jelas seperti daratan. Laut, sambungnya merupakan ruang bersama, sehingga tidak terdapat mekanisme pembatasan pergerakan yang dapat memudahkan proses pendataan.
Karena itu, ia menilai upaya penyusunan data yang lebih akurat tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Untuk itu ia mengusulkan pembentukan mekanisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi.
Direktur MDPI, Yasmine Simbolon mengatakan NTB memiliki karakteristik perikanan yang bersifat tropis dan saling berinteraksi dengan beragam spesies. Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) yang awalnya hanya berfokus kepada tata kelola spesies tuna, kini bergeser pendekatan tata kelola berbasis ekosistem kelautan.
Ia menilai, perlu adanya Koordinasi lintas sektor guna melindungi karakteristik perikanan NTB yang kaya dan beragam. “Sebelumnya, pertemuan rutin yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB ini hanya berfokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi, yakni tuna, cakalang, dan tongkol,” katanya. (era)
