Mataram (Suara NTB) – Investor asal Surabaya Provinsi Jawa Timur tertarik membangun pabrik beras di Pulau Lombok. Pembangunan ini sebagai salah satu upaya hilirisasi pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
Sebagai salah satu daerah produsen padi terbesar di Indonesia, sejauh ini belum ada pabrik beras berskala besar di NTB.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma mengatakan proyek tersebut ditargetkan mulai terealisasi paling lambat pada akhir 2026 atau pada 2027.
“Hilirisasi yang riil, yang nyata. Kita ingin bisa terwujud. Mudah-mudahan paling telat di akhir 2026 atau di tahun 2027 itu, misalnya kayak pabrik beras ya. Bukan gudang beras ya, pabrik beras,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, investor dalam negeri itu berencana membangun pabrik berskala besar. Saat ini, proses yang dilakukan masih sebatas penjajakan lokasi pembangunan. “Kalau yang itu dalam negeri lah ya, tapi nilai investornya tinggi,” ujarnya.
Keberadaan pabrik beras, lanjutnya akan berbeda dengan fasilitas yang selama ini tersedia di NTB. Selama ini, kata dia, NTB hanya memiliki gudang penyimpanan beras, bukan fasilitas pengolahan berskala industri.
“Jadi selama ini kan kalau beras itu, kita hanya ada gudang aja di NTB ini ya. Gudang gitu, tapi mereka nanti akan memproduksi itu. Jadi kita tidak menerobolok tidak lagi dari luar,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, fasilitas yang akan dibangun merupakan penggilingan beras berkapasitas besar, bukan penggilingan kecil seperti yang selama ini banyak beroperasi. “Iya penggilingan, tapi skala besar. Tidak lagi yang kecil gitu,” ucapnya.
Saat ini investor masih mencari lahan yang sesuai. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sedikitnya tujuh hektare. Beberapa daerah yang kemungkinan menjadi lokasi pabrik di antaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat masih dikaji berdasarkan kesesuaian lahan, luas area, dan akses menuju sentra produksi.
“Sentranya di Lombok lah. Kalau Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, masih dilihat kesesuaian lahannya, kemudian juga luasnya. Jadi strategis apa tidak dengan tempat itu. Saya lihat serius kali itu,” jelasnya.
Ia berharap proses pembebasan lahan dapat segera rampung, sehingga pembangunan dapat dimulai sesuai target. Meski belum mengungkapkan nilai investasi, ia memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian lahan saja sudah mencapai miliaran rupiah.
“Belum disebutkan anggaran, tapi dari beli tanah saja misalnya. Kalau 7 hektare kita beli tanah sekarang berapa? Miliaran. Jadi pasti kalau sekarang 25 juta per are, kemudian dikali minimal 7 hektare. Ya miliaran pasti. Belum lagi produksi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, investasi tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. “Intinya tenaga kerja kita bisa terakomodir. Maksudnya masyarakat bisa masuk menjadi bagian dari tenaga kerja di situ, ekonomi membaik,” pungkasnya. (era)
