ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, S.IP., menyoroti rendahnya realisasi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai berkontribusi terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp249 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan Ismul saat rapat gabungan komisi dewan terkait pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, kemarin. Menurutnya, seluruh OPD perlu memberikan penjelasan terkait realisasi anggaran, tidak hanya OPD yang menjadi mitra Komisi IV DPRD.
Ia mengungkapkan, dalam pembahasan di Komisi III ditemukan adanya salah satu OPD yang mencatatkan SiLPA hingga Rp14,1 miliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator masih rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini mengatakan Dewan selama ini telah memperjuangkan berbagai usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Namun, dalam proses penyusunan anggaran, legislatif diminta menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang diajukan eksekutif. Meski demikian, menurutnya, sejumlah program yang telah dianggarkan justru tidak dapat direalisasikan.
Ia mencontohkan program pembebasan lahan yang menurutnya membutuhkan anggaran Rp22 miliar, tetapi hanya dialokasikan sebesar Rp8 miliar sehingga pelaksanaannya menjadi tidak optimal.
Menurut Ismul, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas anggaran secara jelas agar program yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan yang berujung pada tidak terlaksananya kegiatan.
Selain itu, ia juga menyinggung realisasi anggaran di sektor kesehatan yang menjadi perhatian Komisi IV DPRD. Meski demikian, ia menilai persoalan serupa juga berpotensi terjadi di sektor lain apabila pemerintah daerah tidak mampu merealisasikan program sesuai perencanaan.
Dewan, lanjut Ismul, mendorong agar pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai penyebab rendahnya realisasi anggaran sekaligus menyusun konsep yang jelas terkait pembagian prioritas program eksekutif dan aspirasi masyarakat yang diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran DPRD, terutama dalam penyusunan APBD Perubahan. (fit)
