Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memastikan program “Sumbawa Hijau Lestari” berlanjut di tahun 2026. Bibit tanaman produktif diyakini lebih banyak dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.
“Di tahun 2025 kita sudah melakukan penanaman sebanyak 1 juta pohon di berbagai wilayah terutama wilayah dengan kondisi kerusakan hutan sangat kritis, kritis, dan rawan. Program ini juga akan terus berlanjut di tahun ini,” jelas Jarot kepada wartawan, Selasa (7/7).
Ia melanjutkan, selama tahun 2025 ada sekitar 13 kali safari penanaman yang dilakukan dari gunung satu ke gunung lainnya. Program ini juga melibatkan aparatur sipil negara, masyarakat, siswa dan penggiat lingkungan lainnya. Tujuannya untuk melakukan penanaman serentak.
“Kami juga mewajibkan masyarakat yang baru nikah untuk melakukan penanaman pohon minimal di pekarangan rumah masing-masing sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga alam dan lingkungan,” ucapnya.
Di tahun 2026, pemerintah memastikan akan lebih banyak bibit tanaman keras dan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk diberikan kepada masyarakat secara gratis. Apalagi saat ini Pemkab Sumbawa kata Bupati,sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan pemerintah provinsi untuk pengelolaan hutan.
“Sumbawa menjadi satu satunya kabupaten yang sudah menandatangani MoU tersebut, karena untuk penanganan hutan berada di provinsi,” ujarnya.
Khusus di tahun 2026 tambah Bupati, pemerintah juga sudah menyiapkan sekitar 265.000 bibit sengon yang ditanam di sejumlah titik. Sementara untuk pelaksanaan penanaman, pemerintah masih menunggu musim hujan berikutnya sehingga bibit yang ditanam tidak mati.
“Bibit sengon tersebut akan kita tanam di lokasi perhutanan sosial (PS) yang akan ditetapkan pemerintah. Masing-masing lokasi nantinya akan mendapatkan sekitar 400 bibit pohon per hektar,” ujarnya.
Program rehabilitasi 519 hektar perhutanan sosial ini dengan bibit sengon juga akan diintegrasikan dengan gerakan Sumbawa Hijau Lestari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga alam dan hutan, termasuk akan memaksimalkan fungsi satgas pengamanan hutan yang sudah terbentuk.
“Kami berharap melalui intervensi pusat dan pengawasan ketat seluruh kawasan perhutanan sosial kembali berfungsi sebagai hutan produksi, sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tanpa merusak hutan,” demikian kata Bupati. (ils)
