Mataram (Suara NTB) – Eskalasi konflik di Timur Tengah makin meningkat, belum adanya titik temu menuju gencatan senjata menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan tersebut, termasuk PMI asal NTB.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (BP3MI NTB), Kadir, memastikan pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan RI di negara-negara Timur Tengah.
Kadir menjelaskan, Iran tidak termasuk dalam daftar negara penempatan resmi bagi PMI. Meski demikian, terdapat sejumlah warga negara Indonesia yang berada dan menetap di negara tersebut sehingga KBRI Teheran bersama Kementerian P2MI terus melakukan pemantauan secara
.
“Iran bukan negara penempatan resmi PMI. Namun terdapat WNI yang berada dan menetap di sana sehingga pemerintah melalui KBRI Teheran dan Kementerian P2MI telah menyiapkan crisis center serta langkah mitigasi dan evakuasi darurat apabila diperlukan,” ujarnya, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurut Kadir, situasi keamanan di Iran turut memengaruhi dinamika perlindungan PMI Indonesia yang bekerja di negara-negara Timur Tengah lainnya.
Berdasarkan data dashboard statistik publik Kementerian P2MI, selama periode 2024 hingga 2026 terdapat sebanyak 6.356 PMI yang bekerja secara resmi di kawasan Timur Tengah.
Ribuan PMI tersebut tersebar di sejumlah negara penempatan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Yordania, serta sebagian wilayah Turkiye.
“Mereka bekerja melalui mekanisme penempatan resmi baik melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun skema penempatan mandiri,” kata Kadir.
Sebelumnya, Kementerian P2MI telah mengaktifkan mekanisme penanganan krisis menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengatakan pemerintah melakukan pemantauan harian secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah.
“Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk,” ujar Mukhtarudin.
Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian P2MI juga telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik untuk melakukan pemutakhiran data PMI secara real time, termasuk di negara-negara yang terdampak langsung oleh konflik maupun yang berada di sekitar wilayah rawan.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi, mulai dari penguatan layanan pengaduan, pendampingan PMI, hingga opsi evakuasi dan penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi apabila eskalasi konflik terus meningkat. (bul)
