Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan kesiapan calon lokasi pembangunan sekolah terintegrasi di Kerekeh. Lahan seluas 20 hektar dipastikan merupakan aset milik pemerintah, sehingga tidak ada persoalan lagi.
“Lahannya sudah kita siapkan Pak Menteri di samping Batalion Teritorial Pembangunan atau sekitar 4,1 kilometer dari pusat Kota Sumbawa,” kata Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot saat kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti di Sumbawa pada, Jumat (17/7)
Selain kesiapan lahan lanjut Haji Jarot, Pemkab Sumbawa juga sudah mulai membuka akses jalan menuju lokasi. Bahkan jalan yang dibangun memiliki lebar 14 meter dengan panjang sekitar 4,1 kilometer. Kondisi jalannya masih dalam tahap pengaspalan untuk menunjang aktivitas di lokasi sekitar.
“Kita sudah juga melakukan zoom meeting dengan Adkasi terkait kepastian lahan tersebut. Kami juga sudah menyusun dokumen untuk persiapan lebih lanjut,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa mengatakan,sekolah terintegrasi ini memiliki jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Para siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut, merupakan siswa yang memiliki prestasi di bidang masing-masing. Peserta didik tetap akan dibina dan dilatih sesuai keahliannya.
“Sekolah ini berbeda dengan sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Pihaknya telah berjuang untuk mendapatkan program tersebut melalui tahap pendaftaran. Pihaknya berharap di tahun 2026, ada kepastian dari pemerintah pusat, agar Kabupaten Sumbawa bisa mendapatkan program tersebut.
Pihaknya saat ini terus menyiapkan kebutuhan dari kementerian baik itu kebutuhan lahan maupun syarat lainnya. Selain itu, Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan sebagai alternatif lain jika di lokasi yang disiapkan tidak cocok untuk dibangun sekolah terintegrasi.
“Karena sekolah ini menjadi incaran kabupaten/kota yang lain. Kami memastikan akan terus mengawal hingga terealisasi dan kami sudah menginstruksikan kepada OPD terkait untuk membangun komunikasi lebih lanjut dengan kementerian,” demikian kata dia. (ils)
