Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (KUKMindag) Kabupaten Sumbawa mencatat belum ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Padahal, aktifitas usaha mereka telah berjalan alias beroperasi.
“Sebetulnya dari Badan Gizi Nasional (BGN) sudah ada arahan agar SPPG memiliki sertifikasi halal, sehingga mereka bisa menjamin apa yang diproduksi dan rilis aman, layak konsumsi dan halal,” kata Kadis KUKMindag Sumbawa, E. S. Adi Nusantara kepada wartawan, Rabu (22/7).
Adi melanjutkan, sebenarnya pemerintah sudah berkoordinasi dengan Kordinator Wilayah (Korwil) pada Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk sekretariat program makan bergizi gratis (MBG). Hanya saja kata dia, pihaknya masih belum menerima surat permohonan dari SPPG untuk penerbitan surat tersebut.
“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Korwil dan Satgas MBG untuk percepatan proses sertifikasi halal. Hal itu dilakukan untuk menekan kasus keracunan yang terjadi di beberapa tempat,” ucapnya.
Pemerintah lanjut Adi, memastikan telah menyiapkan para tenaga pendamping untuk percepatan penerbitan sertifikasi halal. Ia pun memastikan koordinasi dengan SPPG sudah dilakukan agar mereka segera mengurus sertifikasi halal tersebut.
Menurutnya, sertifikasi halal ini bertujuan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar terjamin sesuai syariat islam. Karena, jumlah SPPG yang beroperasi di Sumbawa baru 24 unit dengan jumlah penerima mencapai 60.000 orang.
“Semua jenis produk yang masuk dan keluar SPPG harus aman dan halal sehingga yang dikonsumsi siswa di sekolah itu terjamin,” ujarnya,”.
Selain itu lanjut Adi, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap para pelaku usaha yang menjual barangnya dengan menggunakan mobil box. Kuota program sertifikasi dari pemerintah ini sangat banyak, sehingga pihaknya akan berupaya mendorong mereka untuk mengurus sertifikat halal.
“NTB mendapatkan kuota sertifikasi halal untuk 11.000 jenis usaha di 10 kabupaten kota dan kami berikhtiar agar Sumbawa bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak dari Kabupaten/kota yang lain,” tutupnya. (ils)
——
